Keberadaan Badan Hukum Koperasi Karya Bakti Nusantara Medan dalam Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya

Abstract

Koperasi didirikan atas kepentingan anggota-anggotanya dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian keberadaan sebuah koperasi harus disusun berdasarkan azas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah sebuah badan hukum yang pertanggung jawabannya dibebankan pada pengurusnya. Permasalahan yang diajukan sehubungan dengan penelitian skripsi ini adalah tentang : " Bagaimana sebuah badan • hukum koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya ". Sedangkan hipotesis yang diajukan adalah " Untuk mendapatkan sebuah badan hukum bagi sebuah koperasi maka diperlukan syarat-syarat tertentu, dengan didapatkannya status badan hukum maka koperasi dapat bertindak selayaknya manusia dengan menghimpun kepentingan anggotanya. Dengan dasar tersebut maka sebuah koperasi dapat dijalankan sebagai lembga usaha yang keuntungannya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya ". Setelah melakukan pembahasan maka didapatkan basil penelitian berupa : 1. Koperasi Karya Bakti Nusantara Medan adalah suatu bentuk koperasi yang lahir karena kepentingan bersama para anggotanya yang bemaung di bawah organisasi Yayasan Biro Jasa Karya Bakti Nusantara Se Sumatera Utara. 2. Peningkatan kesejahteraann anggotanya dilakukan melalui pelaksanaan pemberian kredit. Pelaksanaan pemberian kredit kepada anggota Koperasi selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada anggotanya juga sebagai suatu bentuk usaha dari koperasi yang bersangkutan sehingga dengan demikian dari basil usaha tersebut dapat ditindak lanjuti kemajuan koperasi tersebut. 3. Pertanggung-jawaban atas aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh suatu koperasi dipegang oleh pengurus-pengurus koperasi tersebut. Pengurus-pengurus suatu koperasi tersebut yang bertindak atas nama dan untuk segala aktivitas koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian apabila dimintakan pertanggung-jawaban suatu koperasi maka pengurus mewakili koperasi sebagai suatu badan hukum. Selain hal tersebut dapat juga diperlakukan sistem perwakilan. Dimana koperasi melalui pengurusnya memberikan kuasa kepada seseorang untuk bertindak dan atas nama dari koperasi tersebut. Biasanya dalam hal ini adalah seorang kuasa hokum. 4. Keberadaan lembaga usaha koperasi sebagai lembaga sosial di tengah-tengah anggotanya adalah sebagai lembaga yang mclaksanakan program pcningkatan kesejahteraan anggotanya. Cooperatives are established in the interests of their members with the aim of in order to improve their welfare. Thus existence A cooperative must be structured based on the principle of kinship and mutual cooperation as specified in Article 2 of Law no. 25 of 1992 about operations. Cooperative is a legal entity that is responsible the answer rests with the manager. The problems raised in connection with this thesis research is about: " How a cooperative legal entity in improving welfare of its members". While the hypothesis proposed is "To get an legal entity for a cooperative then certain conditions are needed, with If the status of a legal entity is obtained, the cooperative can act accordingly human beings by accumulating the interests of its members. With that basis then A cooperative can be run as a profitable business institution used to improve the welfare of its members. After conducting the discussion, the results of the research were obtained in the form of: 1. Karya Bakti Nusantara Medan Cooperative is a form of cooperative that was born because of the common interests of its members under the umbrella of the organization Bakti Nusantara Service Bureau Foundation in North Sumatra. 2. Increasing the welfare of its members is carried out through implementation granting credit. Implementation of granting credit to members of the Cooperative other than aims to improve the welfare of its members as well a form of business from the cooperative concerned so as to From the results of these efforts can be followed up on the progress of the cooperative. 3. Accountability for activities carried out by a cooperative held by the management of the cooperative. Managers a the cooperative acts on behalf of and for all cooperative activities the. So that when asked for accountability a cooperative, the management represents the cooperative as a legal entity. Apart from this, a representative system can also be used. Where is the cooperative through its management authorizes someone to act and on behalf of the cooperative. Usually in this case it is a lawyer. 4. The existence of cooperative business institutions as social institutions in the midst its members are as institutions implementing improvement programs the welfare of its members.