Kajian Hukum Terhadap Pemblokiran Situs Porno Ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trans Aksi Elektronik

Abstract

Teknologi infonnasi di samping memberikan manfaat, tingginya penggunaan teknologi informasi justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi hak pribadi seseorang untuk terjadinya suatu kejahatan bahkan sangat dimungkinkan penyaksian pelaku internet terhadap suatu situs tertentu misalnya situs porno akan memberikan dampak pada terjadinya kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan dan juga pelecahan seksual. Selain memberikan implikasi terhadap terjadinya kejahatan kesusilaan, maka penampilan pornografi dalam dunia maya juga sangat bertentangan dengan budaya dan adat istiadat ketimuran yang sangat terpelihara di Indonesia. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apa kriteria pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan apakah akibat hukum yang terjadi apabila tidak dilaksanakan pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kator Kepolisian. Hasil penelitian dan analisis menjelaskan kriteria diperbolehkannya pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah meliputi: Teknologi informasi melalui internet adalah merupakan wilayah publik sehingga tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan pornografi, melindungi perkembangan hidup anak dari akibat pornografi, pornografi merusak moral bangsa dan pornografi menjadi pendorong timbulnya kejahatan terhadap kesusilaan. Akibat hukum yang terjadi apabila tidak dilaksanakan pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi : Rasa khawatir orang tua untuk tnenerapkan dan membolehkaii anak-anak mereka untuk mempergunakan komputer atau internet, karena dikhawatirkan anak-anak mereka akan membuka dan memasuki situs porno, Selain itu pornografi melalui internet juga akan menyumbang • angka kejahatan di bidang kesusilaan. Karena pemakai atau pengunjung internet berupaya mewujudkan khayalan-khayalannya sebagaimana terpampang di internet dan ha1 ini akan meningkatkan jumlah kejahatan di bidang kesusilaan dan Rusaknya moral anak bangsa. Dengan tidak adanya pemblokiran situs porno, maka semua unusr anak bangsa untuk memasuki situs porno tersebut secara terbuka. Information technology in addition to providing benefits, high usage Information technology has actually resulted in the form of a threat to existence a person's personal right to the occurrence of a crime is even very possible testimony of internet actors on a particular site, for example, a porn site have an impact on the occurrence of crimes against decency such as rape and sexual harassment. In addition to providing implications for the occurrence of a crime of decency, then the appearance of pornography in cyberspace as well very contrary to the very eastern culture and customs maintained in Indonesia. The problem posed in this research is what are the criteria porn site blocking in terms of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and whether the legal consequences that occur if porn site blocking is not implemented in terms of Law no. 11 2008 concerning Information and Electronic Transactions. To discuss these problems, research is carried out in detail library and field research at the Police Office. The results of research and analysis explain the criteria for permissibility porn site blocking in terms of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions include: Information technology through the internet is a public domain so it may not be used for pornographic activities, protecting the development of children's lives from the consequences of pornography, pornography destroys the nation's morals and pornography becomes the driving force behind it crimes against decency. Legal consequences that occur if not implemented porn site blocking in terms of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions include: Concern for parents apply and allow their children to use computers or the internet, for fear that their children will open and enter porn sites, besides that pornography through the internet will also contribute • numbers crimes in the field of decency. Because internet users or visitors are trying realizing his fantasies as posted on the internet and this thing will increase the number of crimes in the field of decency and damage to the morale of children nation. In the absence of blocking porn sites, all elements of the nation's children to openly enter the porn site.