Hak-hak Tersangka pada Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Abstract

Apabila dalarn suatu perneriksaan pada tingkat penyidikan terdapat adanya tindakan kekerasan (violence) oleh pihak penyidik terhadap tersangka dapat rnernpengaruhi proses pidana pada tahap berikutnya, rnisalnya bagi Kejaksaan selaku penuntut umum serta bagi hakim pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Bagi pihak kejaksaan dapat rnenolak suatu Berita Acara Penyidikan dengan alasan adanya pemeriksaan secara kekerasan, sedangkan bagi Hakim dapat rnembatalkan suatu dakwaan terhadap terdakwa karena keterangan yang diberikannya kepada penyidik adalah berdasarkan tekanan baik secara phisik rnaupun psikis (kejiwaan). PermMalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: bagairnana hak-hak tersangka pada tingk:at penyidikan dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukurn Acara Pidana dan bagaimana kaitan antara kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap iersangk:a dengan penegakan Hak Asasi Manusi. Hasil penelitian dan pernbahasan rnenjelaskan dari uraian kasus yang diterangk:an dalarn bab sebelumnya rnaka dapat dilihat bahwa sebab terjadinya perbedaan keterangan yang diberikan oleh tersangk:a pada proses penyidikan dengan hasil pemeriksaan di pengadilan adalah disebabkan adanya • pelaksanaan penyiksaan tersangk:a yang ditujukan bagi pengungk:apan kasus yang diselidik oleh penyidik. Untuk menghentikan penyiksaan tersebut maka tersangk:a memberikan pernyataan yang berbeda sewaktu diperiksa di depan pengadilan. Dengan adanya kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Penyidik, tidak jarang masih terjadi penyimpangan, sehingga seringk:ali tindakan penyidik mengundang kontroversi di masyarakat. Tindakan penyimpangan terhadap kewenangan yang dilakukan POLRI dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dari beberapa data yang ada dilihat adanya penyimpangan kewenangan yang dilakukan penyidik dengan melakukan tindak kekerasan (violence) dan (torture (penyiksaan) yang sangat mempengaruhi kondisi si tersangka baik secara jasmani maupun mentalnya pada waktu penyidikan terhadap tersangka. If in an examination at the investigative level there is acts of violence (violence) by the investigator against the suspect can Affecting the criminal process at a later stage, for example for the Prosecutor as public prosecutors as well as for judges at the stage of examination in court. For parties the Prosecutor's Office may reject a Minutes of Investigation on the grounds that it exists examination by force, while for the Judge can cancel a the indictment against the defendant because of the information he gave to the investigator is based on pressure both physically and psychologically (psychologically). The problem posed in this study is: how are rights suspects at the level of investigation are linked to the Book of Laws Criminal Procedure and how is the relationship between violence committed by investigators against being suspected of: a by upholding human rights. The results of the research and discussion explain the case descriptions explained in the previous chapter, it can be seen that the cause of the occurrence discrepancies in the information provided by the suspect: a during the investigation process with the results of the examination in court were • due to the execution of torture suspect: a aimed at disclosing the case being investigated by the investigator. To stop the torture, the suspect: a gave a statement different when examined before the court. With authority granted by law to investigators, it is not uncommon for this to still happen irregularities, so often the investigator's actions invite controversy in the public. Acts of deviation from the authority carried out by POLRI considered as a violation of human rights. From some existing data It can be seen that there is a deviation of authority carried out by the investigator with commit extreme acts of violence and torture affect the condition of the suspect both physically and mentally on during the investigation of the suspect.