Tinjauan Hukum tentang Konversi Hak atas Tanah Kota Medan

Abstract

Sebagai mana diketahui bahwa sebelum lahimya UUPA, di indonesia berlaku sistem hukum agraria warisan Kolonieal blanda yang bersipat dualisme, bahkan dapat dinyatakan sebagai rangkaian hukum yang keberlakuannya bersifat pluralisme. Disatu pihak berlaku hukum pertanahan yang tunduk kepada hukum barat dan pihak lain berlaku pula ketentuan hukum adat tentang tanah. Selainitu terdapat pula tanah-tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintah dengan status hukum yang belum begitu jelas. Adapun latar blakang yang utama sehubungan dengan masalah pertanahan masih merupakan hal rawan dimasyarakat, terutama dipedesaan, ha! ini dapat kita lihat walaupun telah di undangkan perpu. Tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari masih banyak dijumpai hal-hal yang bertentangan dengan Perpu tersebut. Perumusan masalah adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang di tempuh masyarakat dalam mendapatkan hak atas tanah, apakah tanah mereka sudah mempunyai kekuatan hukum, demi kepentingan masyarakat. Tujuan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang hak atas tanah, terutama yang berhubungan dengan konversi • hak atas tanah, Sehingga dapat dimanfaatkan bagi masyarakat luas bagi yang ingin mengkonversi hak-hak atas tanahnya. Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk meneliti dan membahas penelitian skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian ke lapangan. Kesimpulan bahwa hak atas tanah adat yang ada di Kotamadya Medan berasal dari tanah warga yang dikuasai oleh masyarakat hukum setempat dan anggotanya dimanfaatkan dengan hak pakai. Selanjutnya karena hak pakai ini telah dikuasai secara turun temurun kemudian oleh masyarakat di anggap sebagai milik pihak yang menguasainya Saran yang dikemukakan yaitu kiranya dalam melaksanakan konversi hak atas tanah tidak adat tidak hanya ditempuh dengan prosedur pengakuan hak saja, tapi dengan prosedur konversi langsung jika bukti - bukti hak adat yang diajukan memang Jengkap dan memenuhi syarat. As it is known that before the birth of the UUPA, it was in force in Indonesia the agrarian law system inherited from the Dutch Colonies which is dualistic in nature, can even declared as a series of laws whose application is pluralism. One parties apply land law that is subject to western law and other parties customary law provisions regarding land also apply. In addition there are also lands controlled by government agencies with unclear legal status. The main background is related to land issues is still a vulnerable thing in society, especially in rural areas, ha! this got us see even though it has been enacted by Perpu. But in the realities of everyday life there are still many things that are contrary to the Perpu. The formulation of the problem is to find out the steps involved community's journey in obtaining land rights, whether their land has been has the force of law, in the interest of society. The purpose of this research is expected to be a contribution to ideas the wider community regarding land rights, especially those related to conversion • land rights, so that it can be utilized by the wider community for those who wish convert land rights. Data collection methods used to research and discuss This thesis research is a library research method and a research method field. The conclusion is that customary land rights in the Municipality of Medan originate from citizen's land controlled by the local legal community and its members used with usufructuary rights. Furthermore, because this usage right has been mastered from generation to generation then the community is considered as the property of the party that master it The suggestions put forward are presumably in carrying out the conversion of the right to non-customary land is not only pursued by the procedure for recognizing rights, but with the direct conversion procedure if evidence of customary rights is submitted indeed complete and eligible.