Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Sertifikat Pengganti Hak Atas Tanah Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan

Abstract

Dengan adanya kewajiban untuk mendaftarkan tanah tersebut, maka terhadap tanah yang di atasnya berlaku hak-hak tertentu juga diwajibkan untuk didaftarkan agar diperoleh sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak. Pasal-pasal yang mengatur tentang dasar hukum pendaftaran hak atas tanah terdapat pada Pasal23 ayat ( 1), Pasal 32 ayat (1) dan Pasa1 38 ayat (1) UUPA. Sedangkan untuk ketentuan selnajutnya atau peraturan pelaksananya tentang pendaftaran ini diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanag, yang kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. With the obligation to register the land, then against land on which certain rights apply are also required to be registered in order a certificate is obtained as proof of ownership of the right. Regulating articles regarding the legal basis for registration of land rights is contained in Article 23 paragraph (1), Article 32 paragraph (1) and Article 1 38 paragraph (1) UUPA. As for the next provisions or the implementing regulations regarding this registration shall be regulated by a Government Regulation No. 10 of 1961 concerning Land Registration, which was later revoked with Government Regulation no. 24 of 1997 concerning land registration.