Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Obat-obat Terlarang Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009

Abstract

Penyalahgunaan Narkotika dengan istilah Naza yaitu Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif. Dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 200 juta orang, jumlah penyalahgunaan naza adalah 0,065% atau sama dengan 130.000 jiwa. Menilai uraian pembahasan di atas maka ada dimensi yang menarik timbul dari keadaan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah sesuatu hal yang sangat tidak baik dan sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 danjuga kaidah-kaidah kerohanian seseorang. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apa sajakah hal-hal yang dapat dikatakan menyalahgunakan narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dan apakah sanksi yang dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkotika telah dapat menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkotika. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian clan pembahasan menjelaskan Hal-hal yang dapat dikatakan menyalahgunakan narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah memakai, mempergunakan, mengedarkan, menjual maupun menyimpan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya. Sanksi yang dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkotika belum dapat menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkotika hal ini disebabkan kompleksitas penyalahgunaan narkotika bukan pada ancaman hukumannya, tetapi pada diri si pelaku.Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang No. 35 Tahun 2009 berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara. Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan kepolisian amat penting dalam menanggulangi kejahatan narkotika ini. Kepolisian adalah sebuah lembaga yang diserahi tugas untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan tugas tersebut maka kepolisian memiliki kewenangan untuk mengadakan penyidikan atas sesuatu perbuatan pidana, termasuk halnya dengan perbuatan pidana penyelahgunaan narkotika. Abuse of Narcotics with the term Naza namely Narcotics, Alcohol and Addictive Substance. Of Indonesia's population of 200 million people, the number drug abuse is 0.065% or equal to 130,000 people. Rate the description From the discussion above, there is an interesting dimension arising from that situation Narcotics abuse is something that is very bad and very bad contrary to the principles of national law as stipulated in Law No. 35 of 2009 and also one's spiritual principles. The problem posed in this study is what are the things which can be said to abuse narcotics according to Law no. 35 2009, and whether the sanctions imposed for narcotics abuse have been dealing with drug abuse problems. To discuss these problems, research is carried out in detail literature and field research. The results of the research and discussion explain things that can be said abuse narcotics according to Law no. 35 of 2009 is use, use, distribute, sell or store narcotics not suitable for its purpose. Sanctions imposed for abuse narcotics have not been able to deal with the problem of narcotics abuse in this case due to the complexity of narcotics abuse not the threat punishment, but on the perpetrator himself. In accordance with Law no. 35 years old 2009 concerning narcotics and everyone who commits violations or actions which is contrary to Law No. 35 of 2009 means it has done narcotics crime which is a great danger to human life and country life. Based on this, the existence of the police is very important important in tackling drug crime. Police is a institution entrusted with the task of maintaining public order and tranquility, so that in carrying out these tasks the police have the authority to conduct an investigation into a criminal act, including the case with crime of drug abuse.