Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20631
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSuhatrizal-
dc.contributor.advisorSyafaruddin-
dc.contributor.authorRikardi, Harpen-
dc.date.accessioned2023-08-07T03:31:59Z-
dc.date.available2023-08-07T03:31:59Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20631-
dc.description71 Halamanen_US
dc.description.abstractKepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan Negara, ternyata fungsi tersebut memilki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses pennegakan hukum pidana saja tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat dan fungsi utama administrasi Negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan. Demikian juga halnya dengan salah satu jenis kejahatan yang akhir-akhir ini semakin meresahkam masyarakat , yaitu kasus-kasus premanisme. Dalam pembahasan ini diajukan permasalahan bagaimana kredibilitas Polri dalam penyidikan kasus premanisme di Kabupaten Langkat serta bagaimana aspek hukum kewenangan Polri sebagai penyidik menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mngungkapkan kasus premanisme. Preman adalah istilah sebutan yang digunakan untuk orang-orang yang perbuatannya tidak memiliki aturan-aturan atau bebas, mereka dapat bertindak anarkis dan perbuatannya hanya menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Salah satu akibat yang ditimbulkan dengan adanya premanisme ini adalah tindakan kriminalitas yang semakin meningkat, karena dalam hal ini kriminalitas tersebut lebih terorganisasi dan mempunyai gang tersendiri. Dari hasil penelitian maka diketahui kejahatan premanisme dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini memberantas kejahatan premanisme di Kabupaten Langkat dapat dikategorikan pada tindakan dengan menggunakan metode preventif dan metode reformatif, Kepolisian adalah instansi Negara dalam hal penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum dengan perincian sebagai berikut : Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat. Police as an integral part of the function of the state government, it turns out This function has a very broad measure, not just a deep reflexive aspect relation to the process of enforcing criminal law but also includes aspects preventive in the form of tasks that are so inherent and the main function State administration from guidance and regulation to action policing which is administrative in nature and not the competence of the court. Thereby also the case with one of a kind crime which has recently been increasing disturbing the community, namely cases of thuggery. In this discussion raised the issue of how the credibility of the Police in the investigation of thuggery cases in Langkat Regency and how aspects law the authority of Polri as an investigator according to the Criminal Procedure Code and the law Number 2 of 2002 in uncovering cases of thuggery. Preman is a term used for people who their actions have no rules or are free, they can act anarchist and his actions only cause unrest for the community. One of the result of this thuggery is an act of crime which is increasing, because in this case the crime is more organized and has its own gang. From the results of the research, it is known that the crime of thuggery today is experiencing growth and development is characterized by neatness, has its own kind of bureaucracy, resistant to social reactions and able to spread networks of such activities such a wide range coupled with a high quality for avoid law enforcement efforts in various ways. As for effort carried out by the police in this case eradicating crime thuggery in Langkat Regency can be categorized in action with using preventive methods and reformative methods, the Police is an agency The state in terms of maintaining public order and security and applies as law enforcers with the following details: Protector, Protector and Community Service.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;068400180-
dc.subjectperanan kepolisianen_US
dc.subjectpremanismeen_US
dc.subjectpolice roleen_US
dc.subjectthuggeryen_US
dc.titlePeranan Kepolisian dalam Memberantas Premanisme di Kabupaten Langkat (Studi Kasus di Polres Langkat)en_US
dc.title.alternativeThe Role of the Police in Eradicating Gangsters in Langkat Regency (Case Study at the Langkat Police)en_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
068400180 - Harpen Rikardi - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography5.68 MBAdobe PDFView/Open
068400180 - Harpen Rikardi - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV1.31 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.