Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20636
Title: Masalah Penyitaan yang Dilakukan oleh Polri Selaku Penyidik Menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Polres Kab. Langkat)
Other Titles: The Problem of Confiscation Carried out by the National Police as Investigators According to the Criminal Procedure Code (Case Study of the Langkat District Police)
Authors: Handres
metadata.dc.contributor.advisor: Suhatrizal
Syafaruddin
Keywords: penyitaan;penyidik;undang-undang hukum acara pidana;foreclosure;investigator;criminal procedural law
Issue Date: Apr-2010
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;078400382
Abstract: Kesimpulan 1. Pada prinsipnya suatu penyitaan itu harus terlebih dahulu ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam hal penyitaan itu dilakukan karena terpaksa atau mendesak, maka setelah itu penyidik harus segera melaporkannya kepada ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan penyitaan yang dilakukan. 2. Bahwa angka penyitaan di wilayah hukum Ditserse Poldasu Medan angka penyitaan cukup tinggi clan Ketua Pengadilan Negeri Medan belum pernah menolak memberikan persetujuan atas penyitaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ditserse Poldasu Medan. 3. Apabila benda yang disita tidak lagi diperlukan kepentingan atau kegunaannya baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun di peradilan, maka benda sitaan yang dimaksud dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali benda tersebut dianggap berbahaya, maka benda yang berbahaya tersebut dimusnahkan negara. 4. Dalam melaksanakan razia, seringkali polisi melakukan penggeleahan badan dan barang, yang mana sekaligus melakukan tindak penyitaan dan penyitaan tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Conclusion 1. In principle, a confiscation must first have permission from the Chairman local District Court except in the event that the confiscation was carried out because forced or urgent, then after that the investigator must immediately report it to the chairman of the local District Court to obtain approval of the execution of the confiscation carried out. 2. Whereas the number of confiscations in the jurisdiction of the Medan Regional Police Directorate is number confiscation is quite high and the Chief Justice of the Medan District Court has never had one refused to give consent to the foreclosure which had previously been carried out by the Medan Police Headquarters Directorate. 3. If the confiscated object is no longer needed for its importance or use both at the level of investigation, prosecution and in court, then objects the confiscation referred to is returned to the most entitled except for objects is considered dangerous, then the dangerous object annihilated the country. 4. In carrying out raids, the police often conduct body searches and goods, which simultaneously carry out acts of confiscation and confiscation previously did not have permission from the Chairman of the District Court local.
Description: 67 Halaman
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20636
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Handres - 078400382 - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography3.79 MBAdobe PDFView/Open
Handres - 078400382 - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV2.34 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.