Tinjauan Hukum Perjanjian Pendistribusian Pupuk Kepada Para Pengecer (Studi pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Medan)

Abstract

Kesimpulan 1. Pelaksanaan pefJanJian pendistribusian pupuk oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan para pengecer dilakukan berdasarkan hukum kebiasaan yang dilakukan di PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia. Untuk melengkapi hukum kebiasaan serta memberikan kepastian hukum maka perjanjian pendistribusian pupuk dibuat dalam dokumen tertulis dari mulai adanya permintaan barang sampai ke penagihan pembayaran. 2. Akibat hukum apabila salah satu pihak tidak melakukan perJlllJian pendistribusian ini adalah pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan untuk batalnya perjanjian pendistribuan pupuk tersebut, atau juga menuntut pihak yang merugikan untuk melakukan prestasi yang belum dilakukan d•~ngan segala akibatnya seperti pembayaran ganti kerugian. Lalainya para pihak untuk melakukan prestasi ini di dalam KUH Perdata dikenal dengan sebutan wanprestasi. Dalam hal wanprestasi ini maka perlu diperhatikan apakah penyebab timbulnya wanprestasi terse but adalah risiko. Apabila ter nyata terbitnya wanprestasi disebabkan oleh adanya risiko maka pihak yang ditimpa risiko dapat dibebaskan dari pertanggung jawaban untuk membayar kerugian . Conclusion 1. Implementation of fertilizer distribution agreements by PT. Company Indonesian trade with retailers is conducted according to law habits that are carried out at PT. Indonesian Trading Company. For complement customary law and provide legal certainty the fertilizer distribution agreement is made in a written document from the start there is a request for goods to the collection of payments. 2. Legal consequences if one of the parties does not enter into an agreement distribution is that the aggrieved party can prosecute to cancel the fertilizer distribution agreement, or also sue disadvantageous party to carry out achievements that have not been carried out properly all the consequences such as payment of compensation. Negligence of the parties to perform this feat in the Civil Code known as default. In the event of default, it is necessary to pay attention to whether the cause of the default is risk. When it's real the issuance of a default is caused by the risk of the party being overwritten risk can be released from liability to pay for losses.