Aspek Hukum Pembebasan Tanah di kota Medan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Badan Pertanahan Kota Medan)

Abstract

Pembebasan tanah untuk kepentingan masyarakat umum biasanya melalui keputusan pengadilan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya telah ada badan penaksir harga tanah yang akan dibebaskan sehingga pembayaran ganti kerugian tersebut sebenamya sudah sebagaimana mestinya, namun pada prakteknya masih ada saja yang tidak berkenan dengan hal tersebut. Padahal dalam isi Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam lain yang terkandung dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka pada hakikatnya ada aturan yang jelas mengenai pembebasan tanah tersebut dikarenakan pembebas merupakan pemerintah yang memiliki otorita dalam pembebasan tanah. Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut: mengapa terjadi ketidaksesuaian dalam ganti kerugian pembebasan tanah dan bagaimana kasus pembebasan tanah selalu menjadi kendala dalam mewujudkan fasilitas bagi kepentingan umum. Untuk memb~as permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Badan Pertanahan Kota Medan. Dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut: Ketidaksesuaian yang terjadi dalam ganti kerugian pembebasan tanah adalah pengaturan dan pelaksanaan pengambilan tanah rakyat untuk kepentingan umum kurang melibatkan pemilik tanah (demokratis), kurang transparan, yang menyebabkan terjadinya korupsi, memunculkan spekulan tanah dan menurunnya tingkat kesejahteraan pemilik tanah. Kasus pembebasan tanah selalu menjadi kendala dalam mewujudkan fasilitas bagi kepentingan umum adalah dalam pengadaan lahan terutama lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan dana pemerintah kota untuk pembayaran ganti rugi. Akhir tulisan ini mengharapkan agar pemerintah dalam melakukan pembebasan tanah dapat menggunakan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang ada serta agar elemen masyarakat lainnya dapat berperan aktiv dalam rangka pembangunan negara dengan menggunakan tanah-tanah rakyat yang kelak akan digunakan bersama guna kepentingan bersama pula. Land acquisition for the benefit of the general public usually goes through court decisions with established procedures. In essence it has there is a land price estimator body that will be released so that compensation payments are made the loss is actually as it should be, but in practice there are still those who do not like it. Whereas in the contents of Article 33 The 1945 Constitution stipulates that land, water and other natural resources are contained is controlled by the state and used for the greatest prosperity people. So in essence there are clear rules regarding land acquisition This is because the liberator is a government that has internal authority land acquisition. In this study, the formulation of the problem is proposed as follows: why there is a discrepancy in compensation for land acquisition and how the case land acquisition has always been an obstacle in realizing sharing facilities public interest. To solve this problem then do library research and field research at the City Land Agency Medan. From the results of the study, the following results were obtained: Incompatibility What happens in compensation for land acquisition is regulation and implementation the taking of people's land for the public interest does not involve the land owner (democratic), lack of transparency, which leads to corruption, giving rise to land speculators and a decline in the level of welfare of landowners. Land acquisition cases have always been an obstacle in realizing sharing facilities public interest is in land acquisition especially more due by limited city government funds for payment of compensation. The end of this paper hopes that the government will do this Land acquisition can use methods in accordance with the regulations exist and so that other elements of society can play an active role in the framework development of the country by using people's lands that will one day be used together for the common good.