Pengaturan Calon Independen Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas

Abstract

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan berdasarkan hasil penelitian pengaturan calon independen tidaklah bertentangan dengan undang-undang dasar tahtm 1945 pasal 18 ayat (4), yang bukan merupakan perbuatan darurat ketatanegaraan yang terpaksa yang harus dilakukan, dim ana pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar sesuai dengan demokrasi. The results of the research and discussion explain based on the results independent candidate regulatory research is not contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18 paragraph (4), which is not the forced constitutional emergency actions that must be carried out, where nomination of regional heads and deputy regional heads to comply with democracy.