Upaya-upaya Pemerintah dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Deli Serdang (Suatu Studi Deskriptif pada Badan Kb dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang)

Abstract

Dalam rangka mengimplementasikan niat dan komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum khususnya dengan adanya berbagai kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mulai ramai diperbincangkan segi penanganan hukumnya, maka dikeluarkanlah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang penanganan segala sesuatu yang berkaitan dengan k~kerasan yang terjadi dalam ikatan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut maka diadakan penelitian di Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini mengambil pennasalahan tentang bagaimana upaya-upay(l penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Deli Serdang dan apakah yang menjadi kendala upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Deli Serdang. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang. - Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi: kekerasan seksual yang meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (sale children) untuk tujuan prostitusi (child prostitution) dan pornografy (child phornografy), kekerasan fisik. Tindakan kekerasan ini meliputi pemukulan dengan benda keras, rnenjewer,_, menampar, menendang, menyundut dengan api rokok, menempelkan sterika pada tubuh bahkan membenturkan kepala pada tembok, lantai dan . tempat tidur, kekerasan emosional atau yang kita sering kenal dengan sebutan kekerasan verbal. Kekerasan ini umumnya dilakukan dalam bentuk membentak, memarahi dan memaki anak dengan cara berlebihan dan merendakan martabat anak. Kekerasan dalam bentuk penelantaran. Upaya pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindaka..1 kekerasan dapat dilakukan melalui penerapan perundangundang yang terkait dengan perlindungan anak, menindak pelaku kekerasan dengan hukuman maksimal. In order to implement the intentions and commitments of the Indonesian nation to uphold the rule of law, especially in the presence of various cases acts of domestic violence that are starting to be discussed in many ways handling the law, then issued Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence which regulates about handling everything related to the violence that occurred in household ties. Based on this, research was conducted at the Agency Family Planning and Empowerment of Women in Deli Serdang Regency. This study takes the issue of how efforts (l handling of violence against women and children in Deli Serdang Regency and what are the obstacles to efforts to deal with violence against women and children in Deli Serdang Regency. To discuss these problems, research is carried out in detail library and field research at the Family Planning and Empowerment Agency Deli Serdang Regency Women. - The results of the research and discussion explain the reasons for the occurrence of violence against women and children including: sexual violence which includes commercial sexual exploitation including the sale of children for the purpose of prostitution (child prostitution) and pornography (child phornography), physical violence. This act of violence includes beating with hard objects, rnenjewer,_, slapping, kicking, burning with cigarette fire, sticking to the iron body even banging head on the wall, floor and . bed, Emotional violence or what we often know as verbal violence. This violence is generally carried out in the form of yelling, scolding and cursing children in excessive ways and degrading the dignity of children. Violence in the form of neglect. Efforts to implement the protection of women and children from acts of violence..1 can be carried out through the application of laws relating to child protection, taking action against perpetrators of violence with the maximum penalty.