Pelaksanaan Otonomi Desa di Kecamatan Batang Kuis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Abstract

Perubahan pengaturan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 telah membawa perubahan dan konsekuensi penting terhadap elemen dasar pemerintahan. Perubahan yang diawali dengan di undangkannya UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 yang diharapkan dapat besifat mandiri, akan tetapi pada pelaksanaannya pemerintahan daerah (kepala daerah) merasa sebagai seorang raja yang memiliki kemjaan, karena didalam undang-undang ini ada beberapa kelemahan yang menjadikan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi kurang dihargai oleh pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Selama berlakunya undang-undang tersebut, kurang lebih 5 (lima) tahun, undang-undang tersebut dirubah kembali, dan dilakukan perbaikan dan penyempumaan terutama terhadap pemerintahan daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) dan pemerintahan desa. Perubahan yang tidak begitu signifikan antara Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tetap membawa harapan bagi pemerintah daerah, terutama Kabupaten/Kota didalam pelaksanaan otonomi. Sementara itu pemerintah propinsi hanya bersifat sebagai Pembina bagi daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa serta sebagai pengawas bagi pemerintah Kabupaten/Kota.