Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Deli Serdang

Abstract

Salah satu tindakan dalam penertiban PKL yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sanksi kepada PKL yang tidak berizin berupa paksaan pemerintahan (bestuursdwang). Tulisan ini hendak mengulas apa saja yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan paksaan pemerintahan (dwangsom), implementasi paksaan pemerintahan (bestuursdwang) di Kabupaten Deli Serdang khususnya dalam penertiban PKL yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja, sekaligus, tulisan ini hendak menguji implementasi paksaan pemerintahan (bestuursdwang) oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tersebut berdasarkan perspektif norma Administrasi negara. One of the actions in controlling street vendors carried out by the police Civil Service as an extension of the Regional Government of Deli Regency Serdang is a sanction for street vendors who are not licensed in the form of coercion governance (bestuursdwang). This article is about to review what is become a prerequisite for the implementation of coercive government (dwangsom), implementation of government coercion (bestuursdwang) in Deli Serdang Regency especially in controlling street vendors carried out by the Civil Service Police, At the same time, this paper wants to examine the implementation of government coercion (bestuursdwang) by the Government of Deli Serdang Regency based on perspective of state administration norms.