Implementasi Peraturan Bupati Labuhanbatu No.14 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan E-Government di Kantor Bappeda Kabupaten Labuhan Batu

Abstract

Sampai saat ini Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 14 Tahun 2018 belum dapat diimplementasikan dengan baik pada Kantor Bappeda Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini terlihat dari informasi publik dalam instansi tersebut belum dapat diperoleh masyarakat dengan cepat khususnya informasi mengenai rencana pembangunan. Rumusan masalah yang diajuak adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan e-government di Kantor Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, 2) Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan e-government di Kantor Bappeda Kabupaten Labuhanbatu. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi komunikasi, implementasi Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 14 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan e-government di Kantor Bappeda Kabupaten Labuhanbatu sudah beijalan dengan baik. Dari segi sumber daya, implementasi Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 14 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan e-govemment di Kantor Bappeda Kabupaten Labuhanbatu belum beijalan dengan baik. Hal ini disebabkan sistem informasi sudah dirancang sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan dalam implementasi e-government, tetapi sistem tersebut belum sepenuhnya dapat dioperasionalkan dengan baik. Ketersediaan dana untuk mendukung kebijakan e-government masih tergolong kurang memadai, padahal banyak hal yang harus dilakukan agar kebijakan e-government benar-benar dapat dilaksanakan. Dari segi disposisi, implementasi Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 14 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan e-government di Kantor Bappeda Kabupaten Labuhanbatu belum beijalan dengan baik. Hal ini disebabkan pegawai kurang memenuhi tanggungjawab pekeijaan jika dibanding dengan tanggungjawab pribadi. Dari segi struktur birokrasi, implementasi Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 14 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan e-government di Kantor Bappeda Kabupaten Labuhanbatu sudah beijalan dengan baik. Kendala yang dihadapi instansi dalam implementasi e-government adalah sistem informasi belum memadai, program pelatihan pegawai belum memadai, ketersediaan dana kurang memadai, serta kurangnya tanggungjawab pegawai terhadap pekeijaan dibanding urusan pribadi. Until now, Labuhanbatu Regent's Regulation No. 14 of2018 has not been implemented well in the Labuhanbatu Regency Bappeda Office. This can be seen from the public information within the agency that cannot be obtained quickly by the community, especially information about development plans. Th formulation of the problem being raised is: 1) How is the implementation of Labuhanbatu District Regulations No. 14 of2018 concerning Guidelines for the Implementation of e-government in the Labuhanbatu Regency Bappeda Office, 2) What factors are obstacles in implementing e-government in the Labuhanbatu Regency Bappeda Office. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative descriptive. From the results of this study indicate that in terms of communication, the implementation of Labuhanbatu District Regulations No. 14 of 2018 concerning guidelines for implementing e-government in the Labuhanbatu Regency Bappeda Office has been going well. In terms of resources, the implementation of Labuhanbatu Regent's Regulation No. 14 of 2018 concerning guidelines for implementing e-government in the Labuhanbatu Regency Bappeda Office. This is because the information system has been designed in such a way as to meet the needs in the implementation of egovernment, but the system has not been fully operational properly. The availability of funds to support e-government policies is still inadequate, even though there are many things that must be done so that e-government policies can actually be implemented. In terms of disposition, the implementation of Labuhanbatu Regent's Regulation No. 14 of 2018 concerning guidelines for implementing e-government in the Labuhanbatu Regency Bappeda Office. This is due to employees not fulfilling job responsibilities when compared with personal responsibilities. In terms of bureaucratic structure, the implementation of Labuhanbatu District Regulations No. 14 of 2018 concerning guidelines for implementing e-government in the Labuhanbatu Regency Bappeda Office has been going well. The obstacles faced by agencies in implementing e-government are inadequate information systems, inadequate employee training programs, inadequate funding availability, and lack of employee responsibility for work compared to personal matters.