Analisis Implementasi Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo

Abstract

Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan wakti penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada PKM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan rumusan masalah yaitu : Bagaimana Implementasi Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2020 di Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo? dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2020 di Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo? dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BPNT dengan menggunakan metode kualitatif desktiptif dalam penelitian serta melibatkan informan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dianalisis dan di deskripsikan secara baik. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Implementasi Perpres No 63 Tahun 2017 tentang penyaluran BPNT di Kelurahan Lau Cimba dengan menggunakan teori George C. Edwards III dapat dikatakan belum optimal Ditinjau dari dimensi komunikasi yang disampaikan oleh para implementor belum menyeluruh dan belum tepatnya sasaran dalam penyaluran bantuan pangan non tunai kepada seluruh masyarakat miskin di Kelurahan Lau Cimba. Jika ditinjau dari dimensi sumber daya, masih terbatasnya tim pelaksana/koordinator yang tersedia, masih ditemukan ASN yang bersifat nepotisme dalam penyaluran bantuan pangan non nmai di Kelurahan Lau Cimba. Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Perpres No 63 Tahun 2017 tentang penyaluran BPNT di Kelurahan Lau Cimba mengalami beberapa faktor yang menghambat terlaksananya implementasi BPNT yaitu : belum menyeluruhnya informasi/sosialisasi BPNT kepada seluruh masyarakat miskin, belum diperbaharui data masyarakat miskin, terbatasnya tim pelaksana khusus dalam penanganan BPNT, terganggunya jaringan dalam mengakses bantuan pemerintah serta minimnya sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk program BPNT. Maka diharapkan Kelurahan Lau Cimba dapat meningkatkan sosialisasi dan penambahan tim pelaksana dalam pelaksanaan BPNT. This Non-Cash Food Aid aims to reduce the burden ofKPM expenditure through fulfillment as food needs, provide more balanced nutrition to the KPM, increase the accuracy of the targets and the time of receipt ofNon-Cash Food Aid for KPM, provide more choices and control to PKM in meeting food needs and encourage the achievement of the Sustainable Development Goals. With the formulation of the problem namely: How is the Implementation of Presidential Regulation No. 63 of 2017 concerning Distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in 2020 in Lau Cimba Village, Kabanjahe District, Karo Regency? and What are the factors that influence the implementation of Perpres No. 63 of 2017 concerning Distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in 2020 in Lau Cimba Village, Kabanjahe District, Karo Regency? with the aim of research to find out and analyze the implementation and the factors that influence the implementation of BPNT by using descriptive qualitative methods in research and involving research informants so that research results can be analyzed and described properly. Based on the research results obtained from the Implementation of Presidential Regulation No. 63 of 2017 concerning the distribution of BPNT in Lau Cimba Kelurahan by using the theory of George C. Edwards III can be said to be not optimal. In tenns of the communication dimension conveyed by the implementors it is not yet comprehensive and not precisely targeted in the distribution of non-cash food aid to all poor communities in the Lau Cimba Kelurahan. If viewed from the resource dimension, the limited implementation team I coordinator is still available, as is still being found ASN which is nepotism in the distribution of non-cash food aid in Lau Cimba Kelurahan. The factors influencing the implementation of Perpres No. 63 of 2017 concerning the distribution of BPNT in Lau Cimba Kelurahan experienced a number of factors that hindered the implementation of BPNT, namely: the incomplete information I socialization of BPNT to all poor people, poor data on the poor, limited implementation team specifically in handling BPNT, disruption of the network in accessing government assistance as well as the lack of budget resources allocated for the BPNT program. It is hoped that Lau Cimba Village can increase the socialization and addition of the implementation team in the implementation of BPNT