Analisis Peran dan Kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dalam Pencegahan Pemalsuan Dokumen atas Tindak Pidana Perdagangan Orang

Abstract

Kesimpulan 1. Aspek hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah dapat dikategorikannya perbuatan tindak pidana perdagangan orang sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena objek perdagangan manusia tidak lagi mendapatkan hak-hak kebebasannya sebagaimana manusia layaknya karena haknya dikungkung oleh pelaku tindak pidana perdagangan manusia tersebut. Sehingga kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana unsur yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diancamkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tersebut. 2. Peranan Kantor lmigrasi Kelas I Poloniadalam pencegahan pemalsuan dokumen untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah melaksanakan kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia pemberian pelayanan dalam proses penerbitan paspor yang diperuntukan bagi warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan melaksanakan proses wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia sebagai salah satu usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan terjadinya pemalsuan dokumen dalam pembuatan dokumen. 3. Kendala dan upaya pencegahan pemalsuan dokumen tindak pidana perdagangan orang wilayah hul'Um Kantor Imigrasi Kelas I Polonia adalah: terstruk:tur sistem pengelolaan pemalsuan dokumen persyaratan penerbitan paspor secara baik sehingga sulit diberantas. dan masih banyaknya warga / Indonesia dan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mencari jalan gampang dengan cara memalsukan identitas diri. Upaya Kantor imigrasi Kelas I Polonia untuk: menanggulangi hambatan-hambatannya: dengan cara menerapkan sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik untuk: menghindari upaya pemalsuan Dokumen penerbitan paspor dan juga melalui proses wawancara kepada setiap warga negara Indonesia yang akan melakukan pengurusan paspor. Conclusion 1. The legal aspect of eradicating the criminal act of trafficking in persons is can categorized as a criminal act of trafficking in persons violation of human rights because the object of human trafficking is no longer get the rights of freedom as humans deserve because their rights are restricted by the perpetrators of the crime of human trafficking. So that the perpetrators are proven to have committed a crime of trafficking person as the elements determined by Law no. 21 years 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons subject to sanctions as threatened by Law No. 21 The year 2007. 2. The role of the Polonia Class I Immigration Office in counterfeiting prevention documents to prevent the criminal act of trafficking in persons carry out the authority of the Polonia Class I Immigration Office of granting services in the process of issuing passports intended for citizens Indonesia, which has fulfilled the specified requirements based on statutory provisions and carry out the process interview at the Polonia Class I Immigration Office as one of the efforts done to prevent misuse of counterfeiting document in document creation. 3. Constraints and efforts to prevent falsification of criminal documents trafficking in persons in the hul'Um area of ​​the Polonia Class I Immigration Office are: structured: management system for counterfeiting document issuance requirements passport properly so it is difficult to eradicate. and there are many residents / Indonesia and Prospective Indonesian Migrant Workers who are looking for the easy way by falsifying identity. Class I Immigration Office Polonia efforts to: overcome its obstacles: by implementing Biometric-Based Integrated Photo system to: avoid attempts falsification of passport issuance documents and also through the interview process to every Indonesian citizen who will carry out the management passport.