Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Prosedut Perkawinan Di Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur

Abstract

Masyarakat di Kota Binjai masih ditemukan pasangan keluarga yang terjerat dalam penggunaan narkotika, padahal salah satu fungsi pelayanan dalam Peraturan Walikota adalah melakukan test narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan faktor kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Walikota B~ai Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Basil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perkawi.nan yang ingin mencatatkan pemikahannya telah sesuai dengan Peraturan Walikota No. 39 Tahun 2017. Dari segi komunikasi, implementai SP3 Komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan terjalin cukup baik. Sumber daya berupa pendanaan yang disediakan oleh pembuat kebijakan maupun kerjasama dengan instansi lain seperti lembaga konseling membuat penerapan kebijakan tersebut dapat berjalan. People in Binjai City are still found to be entangled family partners in the use of narcotics, even though one of the service functions is in the Regulations The mayor is doing a drug test. This study aims to determine and analyze the implementation and constraints encountered in the implementation of the Mayor's Regulation of B~ai Number 39 of 2017 Concerning Standards Marriage Procedure Services in Binjai City, Sumber Karya Village East Binjai District. The research used is descriptive method, and data analysis technique using descriptive qualitative. Research Basil shows that the marriage procedure wants to register the marriage in accordance with Mayor Regulation No. 39 of 2017. In terms of communication, implementation of SP3 Communication between policy implementers and policy targets pretty well tied. Resources in the form of funding provided by the manufacturer policies and cooperation with other agencies such as counseling agencies implementation of the policy can run.