Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Pemberian Dana Hibah merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan pelaksana kegiatan pemberian dana hibah dari bidang Keagamaan, Pendidikan, dan Lembaga masyarakat. Namun, pada Tahun 2020 pemberian dana hibah yang terealisasi hanya 50%. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan dan faktor - faktor yang mempengaruhi lmplementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi ( observasi, wawancara, dan dokumentasi) dan dianalisis dengan metode yang terdiri dari reduksi data, penyaj ian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri NO. 32 Tahun 2011 tetapi hanya sampai pembuatan dan pengajuan proposal. Namun, didalam pelaksanaanya menuju kesempumaan masih mengalami kendala terutama dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan. faktor - Faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah internal dan ekstemal ditinjau dari beberapa aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan Struktur Birokrasi masih sangat mempengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan. The giving social welfare grant is a government policy that aims to support the achievement of program targets and local government activities by focusing on the principles of justice, proprierty, rationality, and benefits for the community. Public Welfare Bureau is the executor of activities to provide grant funds from the fields of Religion, Education, and Community Institutions. But, in in 2020, only 50% of the grant funds have been realized. This study aims to determine and analyze the implementation of the policy and the factors that influence the implementation of the policy of granting grants at the Public Welfare Bureau, Regional Secretariat of North Sumatra Province. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by triangulation (observation, interviews, and documentation) and analyzed by methods consisting . of data reduction, data presentation, verification and getting conclusions. The results of the study indicate that the Implementation of the Policy on giving social welfare grant has been accordanced with Permendagri No. 32 of 2011 but only until the preparation and submission of proposals. But, in its implementation towards perfection there are still problems, especially in the process of implementing policy implementation. Other factors that affect the implementation of policies are internal and external in terms of several aspects, namely communication, resources, disposition, and the Bureaucratic Structure still greatly influences the implementation process.