Implementasi Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 470/837/SJ Tahun 2018 Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Studi pada Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang)

Abstract

Implementasi GISA di daerah tersebut tergolong kurang berhasil seperti dalam hal sosialisasi dan pendataan ke kampung yang dijadikan percontohan terdapat masalah kurangnya dukungan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan karena hanya sedikit warga yang benar-benar memahami program GISA. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi dan faktor kendala dalam implementasi Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 470/837/SJ Tahun 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualltatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kecamatan KutC1Jimbaru Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya mampu menerapkan kebijakan GISA sesuai dengan Instruksi Mendagri No. 470/837/SJ Tahun 2018. Banyak penduduk yang tidak memanfaatkan program tersebut untuk mengurus administrasi kependudukan, terutama penduduk desa terpencil. Kendala yang dihadapi instansi dalam implementasi GISA adalah sosialisasi pada desa terpencil sulit dilakukan, kurangnya kerjasama pegawai, kurangnya tanggungjawab pegawai terhadap pekerjaan karena lebih mementingkan urusan pribadi. Disarankan pihak Kecamatan Kutalimbaru perlu melakukan sosialisasi langsung dengan mendatangai masyarakat di daerah pedesaan, khususnya desa terpencil. Pimpinan perlu memberi penekanan kepada pegawai bahwa kerjasama akan semakin penting menghadapi pekerjaan yang banyak. Pimpinan perlu bersikap tegas melakukan pendisiplinan kepada bawahan yang menggunakan hari kerja untuk mengurus kepentingan pribadi. Pemerintah perlu memfasilitasi Kecamatan Kutalimbaru untuk mendukung_ percepatan pelayanan GISA seperti penyediaan mobil keliling untuk menjangkau desa-desa terpencil. The implementation of GISA in these areas was classified as less successful, for example, in terms of socialization and data collection to the pilot villages, there was a problem of lack of support from the community and related parties regarding the importance of ownership of population documents because only a few residents really understood the GISA program. The formulation of the problem in this study is how the implementation and constraints factors in the implementation of the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 4701837 I SJ of 2018 concerning the Indonesian Movement for Conscious Population Administration in Kutalimbaru District, Deli Serdang Regency. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that Kutalimbaru District, Deli Serdang Regency has not been fully able to implement the GISA policy in accordance with the Ministry of Home Affairs Instruction No. 470183 7 I SJ Year 2018. Many residents do not take advantage of the program to take care of population administration, especially residents of remote villages. The obstacles faced by agencies in implementing GISA are difficult socialization in remote villages, lack of employee cooperation, lack of employee responsibility for work because they are more concerned with personal matters. It is suggested that Kutalimbaru District should conduct direct socialization by visiting people in rural areas, especially remote villages. Leaders need to emphasize employees that cooperation will be increasingly important in faciflg a lot of work. Leaders need to be firm in disciplining subordinates who use work days to take care of personal interests. The government needs to facilitate Kutalimbaru District to support the acceleration of GISA services such as providing mobile cars to reach remote villages.