Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Pelayanan Paspor (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan)

Abstract

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merupakan kantor imigrasi yang memberikan pelayanan dalam bidang jasa keimigrasian, khususnya pelayanan pengurusan paspor dan izin tinggal warga asing. Implementasi pembangunan zona integritas di instansi tersebut masih menemui kendala dari segi ketersediaan dana pengembangan inovasi pelayanan. Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Metode penelltian yang digunakan adaiah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembangunan zona integritas dalam pelayanan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014. Kendala yang dihadapi instansi dalarn irnplernentasi pernbagunan zona integritas dalam pelayanan paspor adalah kurangnya sumberdaya finansial untuk pengembangan inovasi pelayanan paspor, serta kurangnya komitmen pegawai. The Class I Immigration Office for TPI Medan is an immigration office that provides services in the field of immigration services, e:-,pecially processing passports and residence permits for foreigners. 1he implementation of the integrity zone development in these agencies still faces obstacles in terms of the availability of funds for service innovation development. This study aims: 1) to identifj; and analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Re.form of the Republic of Indonesia Number 10 of 2019 Class I Special Immigration Office of the TP I lvfedan; 2) to find out and analyze the obstacles faced in the implementation of the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number JO of 2019 at the TPI Medan Special Class I Immigration Office. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the developnient of an integrity zone in pas:-,port services at the Special Class I Immigration Office of the Medan TPI has been successfully implemented in accordance with the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number JO of2019 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Reform. Bureaucracy of the Republic of Indonesia Numb&r 52 of 2014. Constraints faced by agencies in implementing integrity zone development in passport services are the lack qffinancial resources for developing innovation in passport services, as well as a lack of employee commitment .