Peranan Polda Sumatera Utara dalam Penyelidikan Tiodak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Abstract

Kepernilikan senjata api bagi rnasyarakat sipil di Indonesia pada dasarnya telah diatur rnelalui Undang-undang. Masyarakat yang rnerniliki atau rnenguasai/rnenyirnpan senjata api secara ilegal akan di ancam hukuman sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 19 51, seiring perkembangan era globalisasi. Maka perlu diteliti bagairnanakah kedudukan hukurn Polda Sumatera Utara dalarn menyikapi pelaku tindak pidana kepernilikan senjata api, dan apa kendala-kendala yang dihadapi Polda Surnatera Utara dalarn penyidkan kasus tindak pidana kepernilikan senjata api, serta upaya-upaya yang dilakukan · Polda Sumatera Utara dalam menanggulangi kasus tindak pidana kepernilikan senjata api. Metode penelitian ini yang digunakan adalah deskriftif · analitis, rnaksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan p£!da suatu teori hukum yang bersifat umurn diaplikasikan untuk menjelelaskan tentang seperangkat data yang lain. Jenis penelitian yang diterapkan adalah rnemakai penelitian dengan rnetode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga berupaya untuk rnenguraikan dan menganalisa masalah penanggulangan tindak pidana menggunakan senjata api tanpa izin. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa, kedudukan hukurn Polda Sumatera Utara dalam menyikapi pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api, berdasarkan dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan mernelihara keselamatan negara. Kendala yang dihadapi oleh Polda Sumut iyalah kurangnya anggaran dana yang dibutuhkan kepolisian dalam melakukan fungsi patroli untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi, dan terbatasnya personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patroli kepolisian. Berdasarkan tujuan daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan kepolisian agar terwujudnya tujuan tersebut adalah dengan dilakukannya tugas-tugas daripada tugas preventif dan represif. Tugas Preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam memelihara dan menjamin keamanan umum, serta mencegah tirnbulnya suatu kejahatan. Tugas preventif ini lebih bersifat menjauhkan masyarakat dari pelanggaran hukum. The possession of firearms for civil society in Indonesia is basically regulated by law. People who own or control I store firearms illegally will be punished according to Article 1 paragraph (1) of the Republic of Indonesia's Emergency Law Number 12 of 1951, along with the development of the globalization era. So it needs to be examined how the legal status of North Sumatra Regional Police in addressing the perpetrators of criminal possession of firearms, and what are the obstacles faced by the North Sumatra Regional Police in the conviction of criminal cases of possession of firearms, as well as efforts by the North Sumatra Regional Police in tackling criminal cases of possession of firearms. This research method used is descriptive analytical, meaning that an analysis of data based on a general legal theory is applied to explain about another set of data. The type of research applied is to use research with the method of writing with a normative juridical approach, this study also seeks to describe and analyze the problem of crime prevention using firearms without permission. The results obtained stated that the legal position of the North Sumatra Regional Police in dealing with the perpetrators of criminal possession of firearms, based on the duties of the police, could be stated that basically the police duties were two, namely the duty to maintain security, order, guarantee and maintain safety country. The obstacle faced by the Regional Police of North Sumatra is that the lack of budget funds is needed by the police in carrying out patrol functions to deal with criminal acts that occur, and limited police personnel in carrying out police patrol functions. Based on the objectives of the National Police of the Republic of Indonesia, the steps taken by the police to realize this goal are by carrying out tasks rather than preventive and repressive tasks. Preventive tasks are actions taken by the police in maintaining and guaranteeing public security, as well as preventing the occurrence of a crime. This preventive task is more about keeping people away from violations of the law.