Implementasi Fungsi Pengawasan Sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Abstract

Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan pemeriksaan perbendaharaan di lingkungan Polda. Implementasi pengawasan Itwasda belum berperan maksimum dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan di Polda Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dari masih belum memenuhi akuntabilitas kinerja keuangan memuaskan sesuai dengan penilaian yang dilakukan pada tahun 2018. Rumusan masalah adalah bagaimana implementasi dan kendala yang dihadapi dalam implementasi fungsi pengawasan sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dalam peningkatan ak.untabilitas keuangan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi komunikasi, implementasi fungsi pengawasan sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang SOTK dalam peningkatan akuntabilitas keuangan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik. Dari segi sumber daya, implementasi belum berjalan dengan baik. Dari segi disposisi, implementasi belum berjalan dengan baik. Dari segi struktur birokrasi, implementasi sudah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi instansi dalam implementasi fungsi pengawasan adalah: kurangnya kemampuan petugas memanfaatkan hasil-hasil penelitian dalam pengawasan, kurangnya sumberdaya finansial, kurangnya komitmen petugas untuk mengembangkan program pengawasan dan kurang mengutamakan pekerjaan dibanding urusan pribadi, serta kurangnya sifat terbuka petugas dalam menerima kritik dari pihak lain di luar Itwasda. Rekomendasi diajukan adalah pimpinan perlu menghimbau agar petugas secara aktif mempelajari hasil-hasil penelitian, dan menghimbau petugas Itwasda agar lebih terbuka terhadap pendapat pihak lain di luar Itwasda. Itwasda is in charge of carrying out supervision, general inspection and treasury inspection within Polda. The implementation of supervision by Itwasda has not played a maximum role in realizing financial accountability at the North Sumatra Police. This can be seen from the lack of satisfactory financial performance accountability in accordance with the assessment carried out in 2018. The formulation of theproblem is how the implementation and constraints faced in implementing the supervisory function in accordance with the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 14 of 2018 concerning Organizational Structure and Work Procedures in improving financial accountability in the North Sumatra Regional Police. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that in terms of communication, the implementation of the supervisory function in accordance with the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 14 of 2018 concerning SOTK in increasing financial accountability at the North Sumatra Regional Police has been going well. In terms of resources, implementation has not gone well. In terms of disposition, implementation has not gone well. In terms of bureaucratic structure, implementation has been going well. The obstacles faced by agencies in implementing the supervisory function are: lack of ability of officers to utilize research results in supervision, lack of financial resources, lack of commitment of officers to develop supervisory programs and prioritizing work over personal matters, and lack of openness of officers in receiving criticism from parties others outside Itwasda. The recommendation put forward was that the leadership needed to urge officers to actively study the results of research, and to urge Itwasda officers to be more open to the opinions of other parties outside Itwasda.