Diskresi Polisi Dalam Menanggulangi Dan Memberantas Tindak Pidana Narkoba

Abstract

Secara implisit diskresi kepolisian diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Nergara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Beberapa orang beranggapan bahwa diskresi adalah tindakan kesewenang-wenangan polisi yang membuka peluang polisi untuk berbuat menyimpang sangat terbuka. Untuk itu diskresi polisi ini dibatasi oleh asas keperluan, asas tujuan dan asas keseimbangan. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan diskresi polisi pada institusi Kepolisian RI, bagaimana penerapan diskresi kepolisian dalam menanggulangi dan memberantas narkoba dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi dan memberantas narkoba. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pengaturan diskresi diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf j. Diskresi polisi telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan dan pengendalian diskresi dapat dilakukan oleh polisi itu sendiri, atasan dan masyarakat luas. Diskresi ini dipertanggungjawabkan oleh Ankum (atasan yang memberi hukuman) baik Kapolri, Kapolda, Kapolres maupun Kapolsek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Rokan Hilir, Ujung Tanjung, Riau. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara di Polres Rokan Hilir, Ujung Tanjung, Riau, dan melalui penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, surat kabar, literatur ilmiah, dokumen-dokumen dan buku kepustakaan hukum yang relevan dengan rumusan masalah ini.