Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lidik dan Sidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus di Polda Sumut)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara tetapi dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Serta dengan itu maka diperlukannya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dari pihak kepolisian untuk mengetahui kebenaran akan tindak pidana korupsi. Proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang (KUHAP). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh bersumber dari data sekunder. Proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi dimulai Adanya aduan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengaduan masyarakat; kemudian Kepolisian melakukan analisa terhadap kasus tersebut; selanjutnya jika ditemukan tindak pidana korupsi maka penyidik akan melakukan gelar perkara; selanjutnya penyidik mencari dan mengumpulkan bukti; selanjutnya penyidik menetapkan tersangka; selanjutnya penyidik mempersiapkan berkas perkara; dan berkas perkara tindak pidana korupsi diserahkan ke kejaksaan. Kendala Kepolisian dalam menanggulangi korupsi yaitu kendala internal dan kendala eksternal, adapun kendala internalnya adalah masalah anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sedangkan kendala eksternalnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap budaya anti korupsi. The crime of corruption is an act that can not only harm state finances but can cause losses to the people's economy. And with that, it is necessary to investigate and inquire into corruption crimes from the police to find out the truth about corruption crimes. The process of conducting investigations into criminal acts of corruption is carried out based on the applicable criminal procedure law, namely Law number 8 of 1981 concerning (KUHAP). The problem in this study is how the process of implementing investigations and inquiries by the North Sumatra Regional Police in corruption crimes and how the Police obstacles in tackling corruption crimes. The research method is normative juridical. The data obtained is sourced from secondary data. The process of investigation and inquiry in criminal acts of corruption begins with complaints from the public, nongovernmental organizations, and public complaints; then the Police analyze the case; then if a criminal act of corruption is found, the investigator will conduct a case title; then the investigator seeks and collects evidence; then the investigator determines the suspect; then the investigator prepares the case file; and the corruption case file is submitted to the prosecutor's office. The obstacles of the Police in tackling corruption are internal obstacles and external obstacles, as for the internal obstacles are budget issues, human resources, facilities and infrastructure, while the external obstacle is the lack of public understanding of anti-corruption culture.