Eksistensi Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Penerapan Restirative Justice dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Sat Lantas Polrestabes Medan)

Abstract

Kecelakaan lalu lintas, Polri bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antara pihak yang terlibat secara profesional. Menggunakan metode mediasi pidana yang juga dikenal sebagai mediasi penal untuk mencapai perdamaian. Permasalahan penelitian ini, pengaturan hukum terhadap restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Kedudukan restorative justice dalam penyelesaian perkara lalu lintas di Polrestabes Medan. Metode penelitian normatif dengan wawancara pada Wakasat Laka Lantas Polrestabes Medan. Penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum terhadap restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 UU No 22 Tahun 2009 tentang Angkuta Jalan. Perpol Nomor 08 Tahun 2021 mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sehingga memberikan kepastian hukum, diatur tentang penghentian penyelidikan dan penhentian penyidikan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Kedudukan restorative justice dalam penyelesaian perkara lalu lintas di Polrestabes Medan. Polisi berwenang melakukan tindakan apa saja, termasuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan diatur dalam Pasal 16 ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 bahwa “dalam hal yang sangat perlu dan mendesak. Traffic accidents, the National Police is responsible for resolving conflicts between the parties involved in a professional manner. Using the criminal mediation method which is also known as penal mediation to achieve peace. The problem of this research is the legal regulation of restorative justice in traffic accident cases. The position of restorative justice in the settlement of traffic cases at the Medan Polrestabes.Normative research method with interviews at Wakasat Laka Then Polrestabes Medan. Research is descriptive analytical. This research uses primary and secondary data. Data collection was carried out through literature and field studies, analyzed qualitatively. Legal arrangements for restorative justice in traffic accident cases are regulated in Article 310 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Transportation. Perpol Number 08 of 2021 regulates the Handling of Crimes based on Restorative Justice, which will be used as a basic reference for settling cases in the process of investigation and investigation of criminal acts, so as to provide legal certainty, regulates the termination of investigations and termination of investigations for legal reasons based on restorative justice. The position of restorative justice in the settlement of traffic cases at the Medan Polrestabes. The police have the authority to take any action, including settling criminal cases outside the court as regulated in Article 16 paragraph (2) jo. Article 18 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 that in very necessary and urgent matters'