Implementasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Medan Tahun 2015 Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, PPK, PPS, Dan KPPS

Abstract

Untuk menuju penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional pada tahun 2027, ditempuh melalui tujuh tahapan. Tahap pertama pemilihan serentak pada bulan Desember 2015, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016. Tahap kedua, pemilihan serentak bulan Februari tahun 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017. Mengenai pemilihan langsung, dalam sejarah pembentukan Konstitusi Indonesia pernah dibahas dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pembahasan lanjutan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar tanggal 15 Juli 1945, Soekiman Wirjosandjojo, salah seorang anggota BPUPKI mengungkapkan, karena negara Indonesia berbentuk republik, maka kedaulatan rakyat harus diakui sebagai asas pemerintahannya. Dengan melihat tingkat kecerdasan rakyat Indonesia pada saat itu, maka presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan untuk sementara waktu tidak dipilih langsung oleh rakyat. Maka sejak Presiden Soekarno sebagai presiden periode pertama di masa orde lama sampai dengan Presiden Soeharto sebagai presiden periode berikut di masa orde baru, yang berkuasa selama 32 tahun, kesemuanya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan.