Aspek Hukum Perdata dalam Penyiaran Dan Penayangan Iklan Televisi Studi pada LPP TVRI SUMUT

Abstract

Televisi merupakan salah satu lembaga penyiaran dalam bentuk siaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang berbunyi "Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran". Keberadaan siaran televisi adalah suatu media penyiaran yang mempergunakan suara untuk mempengaruhi opini publik. Sebagai akibat pelaksanaan penyiaran tersebut televisi yang merupakan Lembaga Penyiaran Publik juga memperoleh dana berdasarkan iklan yang dibuat oleh pengiklan pada pihak televisi. Pada dasarnya suatu perjanjian akan dilaksanakan apabila para pihak telah sepakat pada hal pokok mengenai perjanjian yang mereka perbuat dan sepakat mereka tersebut diteruskan dalam suatu penandatanganan akan perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Perjanjian antara pihak pengiklan dan pihak LPP TVRI SUMUT dibuat dalam bentuk tertulis. Yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal ini pihak pengiklan wajib membayar atas iklan yang sudah disiarkan oleh pihak LPP TVRI ·SUMUT dan pihak LPP TVRI SUMUT wajib memberikan Japoran pada pihak pengiklan sebagai bukti teJah menyeJesaikan kewajibannya. Dalam sebuah perjanjian adakalanya terjadi perselisihan dalam hal yang dijanjikan. Dalam hal perjanjian penyiaran iklan dengan pihak LPP TVRI SUMUT jika terjadi perselisihan diselesaikan secara musyawarah jika tidak selesai diselesaikan melalui pengadilan namun, sampai saat ini belum pernah terjadi wanprestasi