Kajian Hukum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar di Kawasan Pariwisata Pemandian Air Panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo (Studi Kasus di Kepolisian Resor Tanah Karo)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar, untuk mengetahui bentuk tindak pidana pungutan liar di kawasan pariwisata pemandian air panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo dan untuk mengetahui tentang bagaimana upaya kepolisian resor Tanah Karo dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar di kawasan pariwisata pemandian air panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, karena penelitian ini mengkaji suatu ketentuan dalam hukum yang dilaksanakan dan bagaimana hukum tersebut dalam mengatur kehidupan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Hasil dari penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum terkait tindakan pungutan liar diatur di dalam KUHP Pasal 368, Pasal 378 dan Pasal 423 serta Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat di dalam pasal 12 huruf e dan huruf f serta dalam pemberantasannya di dukung dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Bentuk pungutan liar yang terjadi di kawasan pariwisata pemandian air panas Sidebukdebuk termasuk ke dalam bentuk kejahatan pemerasan dan bahkan terkadang diiringi dengan ancaman dari pelaku kepada pengunjung yang hendak berwisata. Kepolisian Resor Tanah Karo juga melakukan beberapa upaya demi memberantas pungutan liar yang terjadi tersebut yakni tindakan pre-emtif, tindakan preventif, dan tindakan Represif. This study aims to find out about the legal arrangements for criminal acts of extortion, find out the forms of criminal acts of extortion in the Sidebuk-debuk hot spring tourism area, Karo Regency and find out about the efforts of the Tanah Karo police in dealing with criminal acts of extortion in tourist areas Sidebukdebuk hot springs in Karo Regency. The method used in this research is empirical juridical research, because this research examines a provision in the law that is implemented and how the law regulates life and convenience in society. The results of the author's research, can be interpreted that legal arrangements related to illegal levies are regulated in the Criminal Code Articles 368, Article 378 and Article 423 as well as the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Crime Corruption contained in Article 12 letters e and f and in eradicating it is supported by the issuance of Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Task Force to Clean Up Illegal Levies. The forms of illegal levies that occur in the Sidebuk-debuk hot spring tourism area are included in the form of extortion crimes and are sometimes even accompanied by threats from the perpetrators to visitors who want to travel. The Tanah Karo Resort Police also made several efforts to eradicate extortion, namely pre-emptive actions, preventive actions, and repressive actions.