Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi

Abstract

Pasar komoditi berkaitan dengan permintaan dan penawaran akan aset komoditas, seperti cryptocurrency. Cryptocurrency termasuk pada investasi digital dan yang mengawasi penyelenggaraan penggunaannya adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kemudahan yang diperoleh investor, membuat bermunculan pelaku pidana penipuan. Pengaturan mengenai pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan UU ITE Nomor 11 Pasal 28 Ayat (1) Tahun 2008. Pengertian penipuan antara kedua pasal tersebut hampir sama, yaitu perbuatan dengan tipu muslihat seperti membuat nama, martabat, atau keterangan palsu untuk keuntungan pribadi dan pada UU ITE, penipuan dilakukan melalui transaksi elektronik dengan pidana penjara selama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan investasi ilegal dengan cryptocurrency pada pasar komoditi. Metode penelitian yuridis normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum sekunder yaitu buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian dan pendapat ahli hukum. Serta pengumpulan data dengan kepustakaan serta lapangan yaitu dengan wawancara. Pengaturan hukum terdapat pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Pasal 1 Angka 7 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto dan untuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan investasi ilegal diatur pada UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, seperti mediasi, konsultasi, negoisasi, konsiliasi, dan arbitase. The commodity market is concerned with the demand and supply of commodity assets, such as cryptocurrencies. Cryptocurrency is included in digital investment and overseeing the implementation of its use is the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti), regulated in Law (UU) Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading. The convenience that investors get, makes criminal fraudsters emerge. Arrangements regarding criminal fraud are contained in Article 378 of the Criminal Code and UU ITE Number 11 Article 28 Paragraph (1) of 2008. The definition of scams between the two articles is almost the same, namely an act of deception such as making a false name, dignity or statement for personal gain and in the ITE Law, scams is carried out through electronic transactions with imprisonment for 6 years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah). illegal investment with cryptocurrencies in the commodity market ormative juridical research methods, with a statutory approach and a case approach Secondary legal sources, namely legal books, legal journals, research results and opinions of legal experts As well as data collection with literature and the field, namely by interview .Legal arrangements are contained in the Regulations Bappebti Number 5 Article 1 Number 7 of 2019 concerning Technical Provisions for Organizing the Physical Crypto Asset Market and for enforcing criminal law against perpetrators of illegal investment fraud is regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternatives in resolving disputes that occur, such as mediation, consultation, negotiation , conciliation, and arbitration.