Tinjauan Viktimologi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang salah satu kejahatan yang sedang marak terjadi di Indonesia, yang dilakukan secara terorganisir oleh seseorang maupun sekelompok orang yang bertujuan untuk mengeksploitasi seseorang baik secara ekonomi maupun seksual. Berdasarkan data yang diperoleh SIMFONI PPA, terdapat 678 korban tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2021. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang, bagaimana Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana aspek viktimologi putusan perkara Nomor 3119/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan produk kebijakan hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban tindak pidana dapat berupa hak restitusi, rehabilitasi, dan kerahasian identitas. Aspek viktimologi sangat penting untuk diperhatikan, karena akan berdampak pada hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang masih belum berjalan dengan semestinya dan hakim dalam memutuskan suatu perkara masih ada yang belum memperhatikan aspek viktimologi korban, sehingga sebaiknya pemerintah dan aparat penegak hukum bisa bekerja sama untuk memperhatikan korban agar mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. The Criminal act of human trafficking is one of the crimes currently occurring in Indonesia. It is carried out in an organized manner by a person or group of people to exploit a person both economically and sexually. Based on data obtained by SIMFONI PPA, there were 678 victims of criminal acts of human trafficking in 2021. The problems that would be examined were: what criminal law policy regarding criminal acts of human trafficking, what forms of legal protection exist for victims of criminal acts of human trafficking, and what victimology aspects of the decision in case Number 3119/Pid. Sus/2020/PN. Mdn. The research method used was normative juridical in descriptive analysis characteristics. Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal act of Human Trafficking was a product of criminal law policy established by the government. The legal protection forms for victims of criminal acts included the right to restitution, rehabilitation, and confidentiality of identity. The victimology aspect is significant to pay attention to because it will have an impact on the punishment that will be imposed on the perpetrator of the crime. Legal protection for victims of criminal acts of human trafficking is still not functioning necessarily, and some judges do not pay attention to aspects of the victim's victimology in deciding cases, so it would be better for the government and law enforcement officials to work together in paying attention to victims so that they get the rights they should.