Implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Medan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Mengatasi Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan

Abstract

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui Implementasi Peran BPBD Kota Medan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Mengatasi Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan dan untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam mengatasi banjir rob di Kecamatan Medan Belawan. Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edwards III (2006) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa indokator yang berhasil adalah indikator disposisi dan indikator struktur birokrasi. Sedangkan indikator yang tidak berhasil adalah indikator komunikasi dan indikator sumber daya, penyebabnya karena memiliki kendala di kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya SDM. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) is a non-departmental government agency that carries out disaster management tasks in Provinces and Regencies/Cities based on policies stipulated by the National Disaster Management Agency (BNPB). This study aims to find out the Implementation of the Role of BPBD in Medan City According to Presidential Regulation Number 8 of 2008 in Overcoming Rob Floods in Medan Belawan District and to find out what obstacles occur in overcoming tidal floods in Medan Belawan District. This study uses the theory of George C. Edwards III (2006) namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study used descriptive qualitative method. The data were collected through observation, interviews, documentation, and were analyzed qualitatively. This study concludes that successful indicators are disposition indicators and indicators of bureaucratic structure. While the indicators that were not successful were communication indicators and resource indicators, the reason was because they had constraints in the lack of public awareness and lack of human resources.