Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu

Abstract

Tindak pidana penyelundupan narkotika merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia, salah satu modus mengedarkan narkotika di Indonesia adalah penyelundupan melalui berbagai cara mulai dari jalur udara, darat, laut sampai dengan jalur ekspedisi jasa pengiriman paket, seperti yang diketahui bahwa narkotika sungguh berbahaya bagi penerus bangsa. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang pidana penyelundupan narkotika jalur yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu; bagaimana faktor penghambat penegakan hukum penyelundupan narkotika jalur udara di bandara internasional kualanamu oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu; penulis menggunakan metode yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu (KPPBC TMP B) Kualanamu memiliki peran utama dalam penegakan hukum dan mengawasi lalu lintas barang guna mencegah tindak pidana penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Kualanamu berdasarkan undang-undang yang berlaku. (KPPBC TMP B) Kualanamu memiliki faktor penghambat dalam menjalankan tugasnya meliputi: Faktor undang-undang, Faktor penegak hukum, fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, Faktor budaya. Simpulan penelitian ini bahwa (KPPBC TMP B) Kualanamu berperan sebagai Penindak dan Penyidik terhadap penegak hukum tindak pidana penyelundupan narkotika yang terjadi di Bandara Kualanamu Sumatera Utara. Narcotics smuggling crime is a problem faced by Indonesia, one of the modes of distributing narcotics in Indonesia is smuggling through various means ranging from air, land, sea to package delivery service expedition routes, as it is known that narcotics are really dangerous for the nation's successors. The purpose of writing in this study is to find out the legal arrangements regarding the criminal smuggling of narcotics carried out by the Office of Customs and Excise Supervision and Services Type Madya Pabean B Kualanamu; to find out the factors inhibiting law enforcement of narcotics smuggling by air at kualanamu international airport by the Office of Customs and Excise Supervision and Services Type Madya Pabean B Kualanamu; the author uses normative juridical methods, with the nature of analytical descriptive research. The results showed that the Customs and Excise Supervision and Service Office of the Kualanamu Type Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Kualanamu has a major role in law enforcement and overseeing the traffic of goods to prevent criminal acts of narcotics smuggling at Kualanamu International Airport based on applicable laws. (KPPBC TMP B) Kualanamu has inhibiting factors in carrying out its duties including: Law factors, law enforcement factors, facilities that support law enforcement, community factors, cultural factors. The conclusion of this research is that (KPPBC TMP B) Kualanamu acts as an Actor and Investigator against law enforcement of narcotics smuggling crimes that occur at Kualanamu Airport, North Sumatera.