Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Abstract

Keterbukaan akan informasi publik merupakan suatu kewajiban setiap badan publik. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara hadir untuk membantu masyarakat menemukan informasi publik yang transparan dan terbuka yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Untuk mendapatkan informasi publik, ada proses dan interaksi yang dilakukan antara pemberi dan penerima informasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi serta hambatan pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif deskriptif. Peneliti menggunakan teori kualitas pelayanan menurut Zeithaml yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy. Melalui hasil wawancara dan observasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara kurang baik karena dalam proses pelayanan masih ditemukan hambatan yaitu dalam beberapa indikator tangible sarana dan prasarana masih perlu untuk ditambah dan dibenahi, responsiveness kecepatan pegawai yang masih kurang dan assurance jaminan tepat waktu yang belum optimal. Public information disclosure by the Information Commission of North Sumatra Province to help the public find transparent public information. Research to identify the quality of administrative services and obstacles faced by KIPSU. This research uses descriptive qualitative method with service quality theory according to Zeithaml which includes tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Based on the results of interviews and observations, that the quality of KIPSU services is not good. There are several obstacles in service, namely the lack of facilities and infrastructure, the speed of employees who are less responsive, and the timely guarantee that has not been optimized.