Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024), dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Utara

Abstract

DPRD menjalankan tiga fungsi penting, yaitu: anggaran, tentang legislasi, dan pengawasan yang tercantum dalam Pasal 69 UU No. 17 tahun 2014. Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk Mengetahui Dan Mendeskripsikan Bagaimana Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024) Dalam Garis Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara. Untuk Mengetahui Dan Mendiskripsikan Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024).Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Komisi E strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembangunan dan kesejahteran sudah dilaksanakan dengan semestinya tapi belum maksimal. Pengawasan serta tanggung jawab yang dilakukan Komisi E DPRD untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dibiayainya melalui Program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana namun masih kurang efektif karena masih minimnya pengawasan dalam setiap program tersebut khususnya untuk Kesehatan dan Pendidikan. DPRD performs three important functions, namely: budget, legislation, and supervision as stated in Article 69 of Law no. 17 of The type of research used in this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that Commission E is strategic in carrying out the supervisory and development and welfare functions that have been carried out properly but not optimally. Oversight and responsibility carried out by Commission E DPRD to carry out the Main Tasks and Functions financed through the Program Provincial Government of North Sumatra has been implemented but is still not effective because there is still a lack of oversight in each of these programs, especially for Health and Education.