Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh (Studi Putusan Kppu Nomor 04/Kppu-L/2020)

Abstract

Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 mengatur tentang persekongkolan tender dan salah satu kegiatan yang dilarang dalam UU Anti Monopoli, Salah satu perkara terkait persekongkolan tender adalah Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 yang mana dalam perkara ini telah terbukti melakukan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VII dengan tindakan penambahan dokumen dalam tender paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Regional Langsa Aceh. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan tentang pertanggungjawaban bagi pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, dan dalam pembangunan rumah sakit berdasarkan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020, serta akibat hukum atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembagunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Aceh. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengaturan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 47 sampai Pasal 49, pertanggungjawaban Terlapor I dalam perkara ini yaitu mendapatkan sanksi administrasi sebesar RP. 1.723.500.000,00, dan akibat hukumnya yaitu memerintahkan kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat. Saran penulis, diharapkan kepada pelaku usaha agar bersaing secara sehat untuk mendorong inovasi, peningkatan kualitas dan harga kompetitif sehingga masyarakat akan sejahtera. Article 22 of Law No. 5 of 1999 regulates bid rigging and wrongdoing an activity prohibited in the Anti-Monopoly Law, one of the related cases Tender rigging is KPPU Decision Number 04/KPPU-L/2020 which In this case, it has been proven that vertical conspiracy was carried out by Reported Party I and Reported Party VII with the addition of documents in tender for work packages for the construction of the Langsa Aceh Regional Hospital. The problem discussed in this thesis is regarding the regulation of accountability for business actors who carry out monopolistic practices and unhealthy business competition in Indonesia, and in hospital construction based on KPPU Decision Number 04/KPPU-L/2020, as well as the legal consequences above monopoly practices and unfair business competition in home construction Langsa Aceh Regional Referral Hospital. The author uses research methods normative law. Legal liability arrangements for business actors are regulated in Articles 47 to 49, the responsibility of Reported Party I in this case namely getting an administrative sanction of Rp. 1,723,500,000.00, and consequences The law is to order business actors to stop activities which is proven to give rise to monopolistic practices and unfair business competition and detrimental to society. The author's advice is that it is hoped that business actors will: compete healthily to encourage innovation, improve quality and price competitive so that society will prosper.