Aspek Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Penataan Kawasan Eks Stasiun Kereta Api Deli Tua Dengan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang (Studi Penelitian Di Kabupaten Deli Serdang)

Abstract

Perjanjian kerjasama ialah ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian ini berdasarkan pada kesepakatan bersama yang mengandung tiga unsur antara lain prakontraktual, kontraktual dan postkontraktual. Kendalanya adalah aspek hukum yang termuat dalam pelaksanaan kesepakatan bersama penaataan kawasan eks stasiun kereta api Deli tua dengan pemerintah kabupaten Deli Serdang yaitu hambatan dalam mewujudkan pelaksanaan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten Deli Serdang dengan PT KAI Divisi Regional I Sumatera Utara, bagaimana upaya penyelesaian kesepakatan bersama tersebut. Jenis dan sifat penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dan deskriptif analisis. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara. Menganalisis data secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang akurat. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan pelaksanaan kesepakatan bersama ini yaitu faktor hukum, ekonomi, dan budaya. Apabila pelaksanaan kerjasama ini tidak terlaksana dengan baik, maka hal ini tidak akan dikenakan sanksi dan akibat hukum dari perjanjian tersebut, penyelesaian masalah dengam musyawah yaitu tetap menggunakan peraturan perundang - undangan. Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu menindaklanjuti kerjasama daerah dengan menerbitkan peraturan daerah terkait kerja sama daerah yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga melalui kesepakatan bersama dan pejanjian. The cooperation agreement is a provision regulated in the Civil Code. This agreement is based on a mutual one that contains three elements, including pre-contractual, contractual, and post-contractual. The obstacles were the legal aspect in the implementation of the joint agreement on the Ex-Deli Tua train station area management with the Deli Serdang regency government, namely realizing the Joint agreement implementation between the Deli Serdang regency government and PT KAI Regional Division I North Sumatra, how to resolve the joint agreement. The type and nature of this research was normative juridical research and descriptive analysis. The data collection tools used, were document studies and interviews. Then, it analyzed data qualitatively to get accurate answers to problems. Several factors became obstacles in realizing this joint agreement implementation, namely legal, economic, and cultural factors. Whether the implementation of this cooperation was not carried out well, then this would not be subject to sanctions and legal consequences from the agreement, solving problems through deliberation, namely continuing to use legislation. The suggestion was that the Deli Serdang Regency Government needed to follow up on regional cooperation by issuing regional regulations concerning Regional Cooperation, which regulated the mechanisms for implementing it with third parties through joint agreements and agreements.