Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi: PT. Tepian Gayor Langkat)

Abstract

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat yakni perjanjian yang masing-masing pihak saling menguntungkan,namun pada pelaksanaanya berakhir dengan wanprestasi. Pada perjanjian kerjasama ini PT. Tepian Gayor Langkat mendapatkan kerugian sebesar Rp.200.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat terklasifikasi kedalam Wanprestasi, Bagaimana Upaya Hukum Para Pihak atas perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat dan Bagaimana Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pada PT. Tepian Gayor Langkat. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat menunjukan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah mengakomodir dengan baik, namun berakhir dengan wanprestasi. Upaya yang dilakukan atas tindakan wanprestasi dengan memberikan teguran, peringatan secara tertulis atau somasi, melakukan upaya hukum pidana dengan membuat pengaduan ke Polisi Daerah Sumatera Utara serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat, yaitu batalnya perjanjian kerjasama memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan membayar biaya perkara. The Oil Palm Plantation Management Cooperation Agreement with PT Tepian Gayor Langkat is an agreement where each party benefits the other, but its implementation ends in default. In this cooperation agreement, PT Tepian Gayor Langkat suffered a loss of IDR 200,000,000 (Two Hundred Million Rupiah). The problems in this research were whether the implementation of the Palm Oil Plantation Management Cooperation Agreement at PT Tepian Gayor Langkat classified as a Default, What Legal Remedies the Parties for acts of default in the cooperation agreement for the management of oil palm plantations at PT Tepian Gayor Langkat and What Legal Consequences of Default in the Implementation of the Oil Palm Plantation Management Cooperation Agreement at PT Tepian Gayor Langkat. This research used library and field research. The implementation of cooperation in managing oil palm plantations at PT Tepian Gayor Langkat showed that the Civil Code had accommodated it well but ended in default. Efforts made for default acts were by giving a warning, written warning, or subpoena, taking criminal legal action by making a complaint to the North Sumatra Regional Police, and filing a lawsuit with the Medan District Court. Legal Consequences of Default in the Oil Palm Plantation Management Cooperation Agreement Implementation at PT Tepian Gayor Langkat were the cancellation of the cooperation agreement in providing compensation of IDR 200,000,000 (Two Hundred Million Rupiah) and paying court costs.