Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian dan Akibat Hukum dalam Pelanggaran Perjanjian Kerjasama dalam Penyaluran Lpg Bersubsidi antara PT Rezeki Kencana Abadi dengan Pangkalan Gas Lewanti Marbun

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pangkalan gas melanggar perjanjian dengan menjual gas LPG 3kg diatas Harga Eceran Tertinggi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apa Faktor-faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Rezeki Kencana Abadi dengan Pangkalan Gas LPG Bersubsidi Lewanti Marbun, Bagaimana akibat hukum dalam Pelanggaran perjanjian kerjasama dalam penyaluran gas LPG Bersubsidi di Pangkalan gas Lewanti Marbun. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif. Pelaksanaan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan belum berjalan sesuai kesepakatan, akibat hukumnya adalah diberikannya surat peringatan pertama dan terakhir, Pemutusan Hubungan Usaha serta Pangkalan tersebut tidak diizinkan menyalurkan LPG 3 Kg lagi apabila Pangkalan tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dan faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan yang dilanggar oleh Pangkalan gas LPG bersubsidi Lewanti Marbun adalah adanya keinginan untung mendapatkan untung yang lebih, adanya uang pengeluaran untuk biaya administrasi dan biaya angkutan serta kurangnya partisipasi dari masyarakat. Saran penulis Pangkalan sebagai pelaku usaha seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan penjualan ke konsumen dengan tidak melanggar ketentuan yang ada dan lebih mengikuti proses bagaimana jalanya penjualan yang sudah disepakati antara agen dan pangkalan, Pemerintah harus meninjau kembali pelaksanaan pengawasan yang diperintahkannya serta bertindak tegas jika ada yang melanggar aturan. This research is motivated by the large number of gas bases breaking agreement to sell 3kg LPG gas above the Highest Retail Price. Formulation The problem in this research is what are the factors inhibiting implementation cooperation agreement between PT Rezeki Kencana Abadi and Pangkalan Gas Subsidized LPG Lewanti Marbun, what are the legal consequences of violations cooperation agreement in the distribution of Subsidized LPG gas at Pangkalan gas Skip Marbun. The research approach method used is Qualitative approach. Implementation of Agent and Base cooperation agreements has not proceeded according to the agreement, the legal consequence is that a letter is given first and last warning, Termination of Business Relations and Bases They are not permitted to distribute another 3 Kg of LPG if Pangkalan does not heed the warnings that have been given and the inhibiting factors implementation of the Agent and Base cooperation agreement which is violated by Lewanti Marbun's base for subsidized LPG gas is the desire to make a profit get more profit, have money to spend on costs administration and transportation costs as well as lack of participation from the community. The author's advice is that Pangkalan as a business actor should be more careful make sales to consumers without violating existing provisions and more closely follow the agreed sales process between agents and bases, the Government must review implementation supervision as ordered and taking firm action if anyone violates it rule.