Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Direktur Utama PT. Putra Cimandare dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajaka (Studi Putusan Nomor. 2519/Pid.Sus/2021/Pn.Medan)

Abstract

Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan perlawanan terhadap pajak dan diancam sanksi pidana oleh ketentuan hukum di bidang perpajakan, perlawanan di bidang perpajakan yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya adalah wajib pajak atau badan hukum, merupakan subjek hukum dari kententuan yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Tekni pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (Field Research). Analisi data yang digunakan penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur pajak di lihat dari fakta persidangan dan ditemukan beberapa alat bukti, saksi-saksi yang memberatkan dan terpenuhinya unsur-unsur pemidanaan yang di atur dalam pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan dengan di jatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda dua kali lipat dari kerugian pendapatan negara. A Criminal act in taxation is an act that creates resistance to taxes and is threatened with criminal sanctions by taxation legal provisions. Resistance in taxation that can be held criminally liable is the taxpayers or legal entity, which is the legal subjects of the provisions governing taxation criminal acts. The type of research used was Normative Juridical. Data collection techniques used by means were library and field research. The data analysis used in this research was qualitative. Criminal liability for perpetrators of the falsifying tax invoices criminal act was seen from the facts of the trial and the discovery of several pieces of evidence, incriminating witnesses, and fulfillment of the punishment elements as regulated in Article 39A letter a of Law Number 16 of 2009 concerning General Provisions and Tax Procedures sentenced to prison of 2 years imprisonment and a fine twice the loss of country revenue.