Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Medan)

Abstract

Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan Seksual yaitu sebagai berikut: mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan merehabilitasi korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual dan memastikan kekerasan seksual tidak berulang . Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini :Pertama pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan seksual serta Kedua Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan kekerasan seksual Ketiga bagaimana eksistensi undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pelaku kejahatan kekerasan seksual. Adapu jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, Dalam kajian ini penulis bermaksud untuk menganalisis persoalan bagaimana seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia. Berkaitan dengan pengaturan hukum, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjerat pelaku dan dapat menjadi payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual serta menjadi landasan hukum yang kuat untuk para aparat penegak hukum. Aturan tersebut kemudian harus disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat untuk lebih waspada terhadap jenis kejahatan seperti ini. This Sexual Violence Crime is an effort to reform the law and overcome problems in the legal protection of women and children from Sexual Violence, namely as follows: preventing all forms of sexual violence, handling, protecting and rehabilitating victims, carrying out law enforcement and rehabilitating perpetrators, creating an environment free from sexual violence and ensuring sexual violence does not recur. Therefore the problems in this study: First, the factors that cause the crime of sexual violence crime, second, the legal arrangements for the perpetrators of sexual violence crimes, and third, how the existence of Law No.12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence on perpetrators of sexual violence crimes. Adapu type of legal research is normative juridical, In this study the author intends to analyze the issue of how the government should take policy steps in tackling sexual violence in Indonesia. In connection with legal arrangements, the enactment of Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence can ensnare perpetrators and can be a legal umbrella that protects victims of sexual violence and becomes a strong legal basis for law enforcement officials. The regulation must then be socialized to the public in order to increase the knowledge and legal awareness of the public to be more vigilant against this type of crime.