Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Medan

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sedang marak terjadi di Kota Medan, yang setiap perbuatan yang bersifat fisik dan atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis terhadap korban. Perlindungan hukum terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial, merupakan bagian kebijakan hukum. Berdasarkan data yang diperoleh SIMFONI PPA, terdapat 1.495 korban tindak pidana kekerasan seksual pada tahun 2022. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, dan bagaimana dampak dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dan kedudukan perempuan dan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Bahwa Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya sangatlah kecil. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharap mampu memenuhi hak-hak korban yang tidak diatur pada Undang-Undang sebelumnya. The crime of sexual violence is a crime that is rampant in Indonesia, which is any act that is physical and / or non-physical, leads to the body and / or the function of the reproductive organs that are liked or disliked by force with threats, deception, or persuasion that has or does not have a specific purpose to gain benefits that result in suffering or physical, psychological, sexual, and economic losses to victims. Legal protection of the interests of victims of sexual violence both through the judicial process and through means of social care, is part of legal policy. Based on data obtained by SIMFONI PPA, there were 1,495 victims of sexual violence in 2022. The problem to be studied is how the factors that cause the occurrence of criminal acts of sexual violence, and how the impact and efforts to prevent criminal acts of sexual violence and the position of women and forms of legal protection against women as victims of criminal acts of sexual violence. The research method used is normative juridical which is descriptive analysis. The data used in this research is secondary data. The position of victims in the criminal justice system is not favorable for victims of criminal acts, because they are faced with a fundamental problem, namely crime victims are placed as evidence that provides information, namely only as witnesses so that the possibility of obtaining flexibility in fighting for their rights is very small. With the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, it is hoped that it will be able to fulfill the rights of victims that were not regulated in the previous law. So that the government and law enforcement officials should be able to work together to pay attention to the rights of victims to get their rights as they should.