Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota

Abstract

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan sarat dengan permasalahan, Kurang responsif, Kurang informatif, Kurang accessible, Kurang koordinasi, Kurang Birokratis, Kurang mendengar keluhan, saran, dan aspirasi masyarakat, Kurang Inefisien. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik pada Kantor Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota, serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori United Nation Development Programme (UNDP) dalam sedarmayanti (2004) yaitu prinsip akuntabilitas, aturan hukum, transparansi dan keterbukaan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik pada Kantor Kelurahan Teladan Timur sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan teori yang digunakan. Dilihat dari indikator akuntabilitas, keterbukaan dan aturan hukum sudah berjalan dengan cukup baik. Sedangkan yang perlu di optimalkan lagi yaitu indikator transparansi dari segi ketetapan waktu penyelesaian pelayanan. Adapun faktor penghambat meliputi sarana dan prasarana masih belum memadahi. Application of the principles of good governance in public services at the Teladan Timur Subdistrict Office, Medan City District. The aim is to find out implementation and inhibiting factors. The theory of the United Nation Development Program in Sedarmayanti (2004) is accountability, rule of law, transparency, openness. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of implementing indicators of accountability, openness and rule of law have gone quite well. Meanwhile, what needs to be optimized further is the transparency indicator. The inhibiting factor is inadequate facilities and infrastructure.