Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten DeliSerdang Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Peraturan Menteri Dalam Negeri 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah menyatakan, bahwa penentuan batas daerah sangat diperlukan untuk melaksanakan amanat undang-undang tentang pembentukan daerah dan dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan permendagri 141 tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Deli Serdangdi Jalan Negara No.1 Kelurahan Petapahan Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data kemudian di analisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menemukan bahwa dalam Implementasi Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah di Kabupaten Deli Serdang sudah terlaksana namun belum memberikan hasil yang optimal. Ini dilihat dari hasil analisis teori Edward III yaitu indikator komunikasi sudah berjalan tetapi belum optimal, indikator sumber daya belum memadai, indikator disposisi belum berjalan dengan baik dan indikator struktur birokrasi belum terlaksana dengan optimal. Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu kurangnya sosialisasi yang terjalin antara masing-masing pihak; kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran dana dari Dinas/OPD terkait dan tidak ada dukungan dari pimpinan daerah baik itu Bupati/Walikota. Regulation of the Minister of Home Affairs 141 of 2017 concerning guidelines for confirming regional boundaries states that the determination of regional boundaries is very necessary to carry out the mandate of the law regarding the formation of regions and in the context of creating legal certainty in government administrative areas. This study aims to analyze the implementation of the Permendagri 141 of 2017 policy regarding guidelines for confirming regional boundaries in delineating regional boundaries between Deli Serdang Regency and Langkat Regency. This research was conducted at the Government of Deli Serdang Regency on Jalan Negara No. 1 Petapahan Village, Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. This study used a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. The data is then analyzed through three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. This study found that the implementation of Permendagri Number 141 of 2017 concerning the affirmation of regional boundaries between Deli Serdang and Langkat districts has not been implemented optimally, judging from the communication that exists between the two parties that has not gone well enough; The human resources owned by the BPD Team have not been trained and have not perfect capacity and the quantity and quality are not sufficient enough; The disposition of policy implementation for handling regional border conflicts has not materialized as a commitment at the implementor level; and the bureaucratic structure that has not been clear on Standard Operating Procedures (SOP) in the activities of handling border conflicts in a region. Obstacles encountered in this study are the lack of socialization that exists between each party; the lack of availability of human resources and budgetary funds from the related Dinas and OPD; and the lack of support from regional leaders, be they the Regent or Mayor.