Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Keadilan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi Di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia)

Abstract

Negara menjamin hak konstitusional setiap warga negara tersebut untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu dantidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka hal ini tidak terkecuali terhadap kasus Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pemberian bantuan hukum dalam system peradilan di Indonesia serta penerapan asas keadilan yang diterapkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Adapun metode dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi dengan menggunakan data primer dan sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana ketentuan dalam pemberian bantuan hukum merujuk pada pasal 14 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, sertaPasal 7 mengenai Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.