Tinjauan Yuridis Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit pada PT. Trimurti Perkasa (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Pailit/2018/Pn Niaga Mdn)

Abstract

Balai Harta Peninggalan dalam pemberesan harta pailit suatu keadaan dimana debitor pembayaran suatu hutang dari para kreditornya. Tidak dapat membayar disebabkan kesulitan dalam keuangan usaha,Pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memberikan kesempatan kepada debitor. Kendala kewenangan balai harta peninggalan dalam pemberesan harta pailit pada PT. Trimurti Perkasa, dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 2/ Pdt.Sus.Pailit/2018/PN Niaga Mdn dalam pemberesan harta pailit PT. Trimurti Perkasa. Kewenangannya ialah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Pro Mekanika Indonusa pada pengurusan Balai Harta Peninggalan Pailit akan melakukan membuat iklan, mencatat asset, segel asset, rapat kreditor. Metode penelitian Yuridis Normatif jenis penelitian berdasarkan berhubungan dengan wawancara sebagai pendukung diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Hasil Penelitian Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kewenangannya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Pro. Mekanika Indonusa pada pengurusan. Balai Harta Peninggalan akan melakukan membuat iklan, mencatat asset, segel asset. Balai harta Peninggalan akan melakukan semua asset yang dijual lalu pembagiannya akan di bagikan kepada kreditornya PT. Trimurti Perkasa. Bentuk pertanggungjawaban Balai Harta Peninggalan dengan cara melaporkan membuat laporan pertanggungjawaban pailit kepada Hakim Pengawas. The Heritage Property Office (Balai Harta Peninggalan) settling bankruptcy property is a situation where the debtor pays a debt from his creditors. Inability to pay due to difficulties in business finances, Article 15 paragraph (2) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy provides an opportunity for debtors. The problems in this study were the constraints on the authority of the Heritage Property Office in settling bankruptcy properties at PT Trimurti Perkasa and the judges' consideration in decision No. 2/ Pdt.Sus.Pailit/2018/PN Niaga Mdn in handling the bankruptcy properties of PT Trimurti Perkasa. Its authority was to manage and settle PT Pro Mekanika Indonusa bankruptcy properties in the heritage property office management that would make advertisements, record assets, seal assets, and meet creditors. The Heritage Property Office would sell all the assets, then, distribute them to the creditors, PT Trimurti Perkasa. The form of accountability for the Heritage Property Office was by reporting a bankruptcy accountability report to the Supervisory Judge. The normative juridical research method is a type of research based on interviews as support obtained directly from the source through interviews. Research Results of the Heritage Property Office as a curator had the authority to manage and settle PT Pro Mekanika Indonusa bankruptcy assets management. The Heritage Property Office would advertise, record assets, and seal assets.