Penyelesaian Sengketa Kredit dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bermasalah Pasca Covid -19 (Studi di Bank BRI Kantor Cabang Putri Hijau Medan)

Abstract

Penyelesaian permasalahan perjanjian kredit macet tidak selalu harus dilakukan melalui pengadilan, pengadilan hanya upaya terakhir yang diambil dalam menyelesaikan masalah kredit macet, namun juga upaya yang dilakukan diluar pengadilan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan salah satunya Bank BRI KC Putri Hijau Medan, namun dalam penyelesaian sengketa kredit macet yang dilakukan oleh Bank BRI KC Putri Hijau Medan tidak selalu berjalan mulus, dalam penelitian ini terdapat beberapa hambatan dan proses yang harus diterapkan dalam melakukan upaya penyelesaian kredit macet pada bank BRI KC Putri Hijau Medan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Penyelesaian sengketa kredit dalam pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) bermasalah pasca covid-19, serta bagaimana akibat hukum wanprestasi bagi debitur dalam perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank BRI KC Putri Hijau Medan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu dengan cara mengumpulkan studi kepustatakan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data primer dan data sekunder belaka. Hasil Pembahasan ini yaitu dalam Penyelesaian sengketa kredit dalam pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) bermasalah pasca covid-19 pada BRI KC Putri Hijau Medan adalah dengan melalui tahapan pembinaan, tahapan restukturisasi yang berupa penjadwalan sisa pokok (PUSP) dan penjadwalan ualng sisa tunggakan (PUST) serta tahapan terakhir secara litigasi. Akibat hukum wansprestasi bagi debitur atas perjanjian kredit pemilikan rumah pasca pandemi covid 19 pada bank BRI KC Putri Hijau Medan adalah sesuai dengan pasal 1245 KUHperdata yaitu mengganti kerugian yang timbul akibat tidak dilaksankannya perjanjian serta kreditur mendapatkan perlindungan hukum secara internal dan eksternal yaitu adanya regulasi dari pemerintah yang digunakan sebagai dasar perlindungan hukum kreditur yang disebabkan debitur melalukan wanprestasi dalam perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) sesuai dengan peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020. In solving the problem of bad credit agreements it does not always have to be done through the courts, the court is only the last resort taken in resolving bad credit problems, but also efforts made outside the court provided by financing institutions, one of which is Bank BRI KC Putri Hijau Medan, but in resolving bad credit disputes carried out by Bank BRI KC Putri Hijau Medan it does not always run smoothly, in this study there are several obstacles and processes that must be applied in making efforts to settle bad loans at bank BRI KC Putri Hijau Medan. The problem discussed in this thesis is regarding the settlement of credit disputes in financing problematic housing loans (KPR) after Covid-19, the legal consequences of default for debtors in the mortgage agreement (KPR) at bank BRI KC Putri Hijau Medan. The author uses the Normative Juridical Law research method, namely by collecting literature studies which are carried out by examining library materials or mere primary data and secondary data. settlement of credit disputes in financing problematic housing loans (KPR) after Covid-19 at BRI KC Putri Hijau Medan is by going through the stages of coaching, restructuring stages in the form of scheduling the remaining principal (PUSP) and rescheduling the remaining arrears (PUST) as well as the last stage in litigation. The legal consequences of default for the debtor on the post-covid-19 pandemic home ownership credit agreement at BRI KC Putri Hijau Medan bank are in accordance with article 1245 of the Civil Code, which is to compensate for losses arising from the non-implementation of the agreement and the creditor to receive legal protection internally and externally, namely the existence of regulations from the government that are used as the basis for creditor legal protection because the debtor defaults on the mortgage agreement (KPR) in accordance with OJK regulation Number 48/POJK.03/2020.