Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Putusan : 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

Abstract

Syarat pemberatan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di masa pandemi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 2 Ayat (2) terhadap putusan No:29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Permasalahan difokuskan pada bagaimana penerapan Pasal 2 Ayat (2) serta pertimbangan hakim. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus dengan dianalisis secara dekriptif-analisis. Hasil menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan Pasal 2 Ayat (2) melainkan Pasal 12 huruf b, sedangkan pandemi Covid-19 dapat dinilai sebagai bagian dari “keadaan tertentu” dengan didukung oleh Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Hakim memiliki kewenangan untuk memutus putusan diluar dakwaan demi terciptanya keberpihakan kepada masyarakat. Tidak diterapkannya Pasal 2 Ayat (2) maka Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi tidak dapat dimasukkan dalam pertimbangan hakim, meskipun perbuatan terdakwa memenuhi klasifikasi Perma. Pertimbangan meringankan hakim bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dicaci maki oleh masyarakat tidak mencerminkan putusan yang berkeadilan dengan berorientasi pada moral, social, dan legal justice. The conditions for aggravating corruption crimes are regulated in Article 2 Paragraph (2) of Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes in corruption cases that are detrimental to the country's finances during the pandemic. This study aimed to analyze the application of Article 2 Paragraph (2) to decision No: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. The problem focused on how to apply Article 2 Paragraph (2) and the judge's considerations. The research method used was juridical-normative with a statutory and case approach and analyzed descriptively. The analysis showed that the judge did not apply Article 2 Paragraph (2) but Article 12 letter b. Meanwhile, the Covid-19 pandemic could be assessed as part of "certain circumstances" supported by Presidential Decree No. 11 of 2020 concerning Determining the Covid-19 Public Health Emergency, Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning Determining Non-Natural Disasters from the Spread of Covid-19 as National Disasters. Judges are authorized to make decisions outside of the indictment to create alignment with the community. The unimplemented of Article 2 Paragraph (2) caused the Supreme Court Regulations (Perma) No. 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law could not be included in the judge's consideration, even though the defendant's actions met the Supreme Court Regulations classification. The mitigating judgments from the judge that the defendant was found guilty and being reviled by the public