Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Abstract

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam pasal 59 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi: Biodata Penduduk; KK; KTP; Surat Keterangan Kependudukan; dan Akta Pencatatan Sipil. Kecamatan Kota Pinang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan publik termasuk bidang administrasi kependudukan. Dalam pengurusan KTP dan KK di kecamatan banyak masyarakat mengeluh atas pelayanan yang diterima. Ketidak jelasan prosedur pengurusan dan biaya yang dikenakan kepada masyarakat menjadi masalah dalam pengurusan KTP dan KK tersebut.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan publik dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan pada Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Metode yang digunakan adalah deskriftif, dengan sampel penelitiannya diambil secara accidential sampling, sebanyk 94 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diukur dari lima aspek, yaitu reliabilitas, responsivenes, assurance, emphaty dan tangibles secara umum masih tergolong dalam kategori sedang atau baik. Apabila dilihat dari masing-masing aspek tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Dari kelima aspek tersebut tidak terdapat satu aspek pun yang tergolog sangat baik, hanya aspek assurance, reliabilitas dan responsivenes termasuk dalam kategori baik yang berarti kualitas pelayanan administrasi kependudukan baik. Sedangkan untuk dua aspek lainnya yaitu emphaty dan tangibles termasuk dalam kategori rendah yang berarti kualitas pelayanan kurang baik. Population documents are official documents issued by agencies that have legal force as authentic evidence resulting from civil registration services and civil registration. In Article 59 paragraph 1 of the Population Administration Act stated that the population documents include: Population Biodata; KK; ID card; Certificate of Population; and Civil Registry Documents. Kecamatan Kota Pinang The Government of Labuhanbatu Selatan Regency is the Regional Device Work Unit that performs the functions of public services including the field of population administration. In the management of KTP and KK in the kecamatan many people complain about the service received. The lack of clarity of the procedures and fees charged to the public becomes a problem in the management of KTP and KK. This study aims to determine and analyze the quality of public services in the publication of documents on population administration in the District of Pinang Regency South Labuhanbatu. The method used is descriptive, with sample of the research taken by accidential sampling, sebanyk 94 people. The results of this study indicate that the quality of public service at the District Office of Pinang City of Labuhanbatu Selatan Regency is measured from five aspects, namely reliability, responsiveness, assurance, emphaty and tangibles in general still belong to medium or good category. When viewed from each aspect shows the difference. Of the five aspects, there is not one aspect that is very well regulated, only aspect of assurance, reliability and responsivenes are included in good category which means good quality of administration service. As for the other two aspects of emphaty and tangibles included in the low category which means poor service quality.