Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Terhadap Pengenaan Cukai Hasil Tembakau Di Kawasan Perdagangan Bebas Bintan (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan penerapan hukum terhadap pengenaan cukai rokok di FTZ Bintan serta bagaimana pengawasan yang dilakukan Bea Cukai Tanjungpinang terhadap peredaran rokok ilegal di FTZ Bintan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum mengenai pengenaan cukai atas rokok di FTZ Bintan mengacu kepada UU Cukai, UU No. 36/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 44/2007, PP No. 41/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021. Penerapan hukum dapat dilihat dari substansi hukum, dimana sudah ada pengaturan hukum yang sesuai dengan tujuan dikenakan cukai rokok. Dari struktur hukum, penegak hukum dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di FTZ Bintan terdiri dari Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga peradilan. Terakhir dari sisi budaya hukum dengan menurunnya hasil penindakan rokok ilegal di FTZ Bintan menunjukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ketentuan UU Cukai mulai mengalami peningkatan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjungpinang dilaksanakan dengan dengan dua cara yaitu preventif dan represif. This research was conducted to find out how the regulation and application of the law against the imposition of cigarette excise at the Bintan FTZ and how the Tanjungpinang Customs and Excise supervises the circulation of illegal cigarettes in the Bintan FTZ. This research is empirical juridical research. It is known that the legal arrangements regarding the imposition of excise duty on cigarettes in the Bintan FTZ refer to Law No. 39 of 2007, Law No. 36 of 2000 as last amended by Law No. 44 of 2007, PP No. 41 of 2021, and Regulation of the Minister of Finance No. 34/PMK.04/2021. Based on the substance of the law, the application of the law already legal arrangements that are to be subject to cigarette excise. Based on the legal structure, law enforcement in monitoring the circulation of illegal fraud in FTZ Bintan consists of Customs, Police, Prosecutors and Judicial Institutions. Finally, in terms of legal culture, the decline in the results of the enforcement of illegal cigarettes at the Bintan FTZ shows that the level of public trust in the provisions of the Excise Law has begun to increase. The supervision carried out by the Tanjungpinang Customs and Excise is carried out in two ways, namely preventive and repressive.